1 Februari 2023
TOKYO – Pemerintah Jepang dan Korea Selatan bermaksud untuk tidak memasukkan dua perusahaan Jepang ke dalam usulan resolusi Korea Selatan mengenai masalah permintaan pekerja bekas masa perang, menurut sumber yang terhubung dengan kedua pemerintah.
Seoul rupanya memutuskan bahwa akan sulit untuk melibatkan perusahaan-perusahaan Jepang secara langsung, seperti memberikan dukungan keuangan kepada mantan pekerja yang diminta dari Semenanjung Korea, karena posisi tegas pemerintah Jepang bahwa masalah tersebut diselesaikan berdasarkan perjanjian penyelesaian tahun 1965. masalah mengenai properti dan klaim serta kerja sama ekonomi antara Jepang dan Republik Korea.
Pada tahun 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa Nippon Steel dan Sumitomo Metal Corp. (saat ini Nippon Steel Corp.) dan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ganti rugi harus dibayarkan kepada mantan pekerja yang diminta dan penggugat lainnya.
Keputusan tersebut bertentangan dengan posisi Jepang yang menyatakan bahwa masalah klaim telah “sepenuhnya dan akhirnya diselesaikan” berdasarkan perjanjian bilateral tahun 1965, dan perusahaan-perusahaan Jepang menolak membayar ganti rugi. Penggugat memfasilitasi prosedur lelang aset perusahaan di Korea Selatan.
Pada bulan Januari, pemerintah Korea Selatan mengusulkan agar Yayasan Korban Mobilisasi Paksa oleh Kekaisaran Jepang, sebuah yayasan di bawah naungan pemerintah Korea Selatan, akan membayar dana sebesar kompensasi kepada penggugat gugatan, sebagai ganti dari perusahaan Jepang.
Penggugat meminta perusahaan-perusahaan Jepang untuk menyumbangkan uang kepada yayasan tersebut. Namun, pemerintah Jepang bersikeras bahwa mereka tidak dapat membiarkan hal ini, karena hal tersebut “secara efektif merupakan reparasi dari Jepang.”
Pertemuan kedua pemerintah menghasilkan kebijakan bahwa kontribusi dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan akan menjadi sumber utama dana yang harus dibayarkan sebagai pengganti perusahaan-perusahaan Jepang.
Masalah utama di masa depan adalah bagaimana pihak Jepang akan menangani “respon tulus” yang diupayakan oleh pihak Korea Selatan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pemerintah Jepang telah mengatakan bahwa mereka tidak akan menentang kontribusi sukarela kepada yayasan yang dilakukan oleh entitas selain perusahaan Jepang, yang telah memunculkan proposal seperti kontribusi dari Federasi Bisnis Jepang (Keidanren). Kontribusi Keidanren, yang merupakan milik perusahaan-perusahaan Jepang, dapat dilihat sebagai uang yang datang secara tidak langsung dari bisnis-bisnis tersebut.
Korea Selatan juga ingin pemerintah Jepang meminta maaf atas masalah tersebut. Pihak Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengulangi pernyataan perdana menteri Jepang sebelumnya untuk mengungkapkan refleksi dan permintaan maaf Jepang atas pemerintahan kolonialnya. Pemerintah Jepang bermaksud membatasi bentuk dan isinya dengan mempertimbangkan opini masyarakat di Jepang.
Ketika lingkungan keamanan di kedua negara memburuk, pentingnya hubungan Jepang-Korea Selatan meningkat. Pemerintah Jepang menyambut baik sikap Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang berupaya memulihkan hubungan bilateral, dan terdapat seruan yang semakin kuat dalam pemerintahan Jepang agar solusi yang diusulkan Seoul dapat diterima.
Pada hari Senin, kedua pemerintahan mengadakan pertemuan tingkat direktur jenderal antara otoritas diplomatik dan bertukar pandangan mengenai masalah ini.