27 Februari 2023
JAKARTA – Pasca heboh kasus penyerangan yang berujung terungkapnya gaya hidup mewah sejumlah pegawai negeri sipil, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot seorang pejabat senior dari jabatannya di Kantor Pajak Jakarta.
Pejabat tersebut diketahui bernama Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satrio, tersangka kasus penyerangan yang tengah didalami Polres Jakarta Selatan.
“Mulai hari ini (Jumat) pejabat RAT tersebut dicopot dari peran dan jabatannya,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers online, menyebut inisial Rafael.
Sri Mulyani mengatakan, keputusan mencopot Rafael dari jabatan Kepala Bagian Umum didasarkan pada kode disiplin internal di Kementerian.
Menteri senior kabinet juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap kekayaan pejabat pajak tersebut, menyusul terungkapnya putranya, Mario, yang rutin memamerkan koleksi mobil mewah dan sepeda motor besar miliknya di media sosial.
Salah satu mobil mahal miliknya, SUV Rubicon Jeep, disebut-sebut ada di lokasi kejadian saat Mario diduga menganiaya seorang korban di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Itu disita oleh polisi.
Usai diberhentikan dari jabatannya, Rafael melalui surat terbuka yang dikeluarkan Jumat, menyatakan dirinya telah mengundurkan diri dari jabatannya
bekerja dan bahwa dia akan mengikuti penyelidikan dan mematuhi proses hukum terkait tuduhan putranya
menyerang.
Staf Ahli Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo membenarkan pengunduran diri tersebut Laju.
Insiden tersebut memicu kemarahan publik, dengan tagar #StopPayingTax menyebar luas di platform media sosial, khususnya Twitter dan Instagram, selama beberapa hari terakhir.
‘Kesan negatif’
Mengecam gaya hidup boros yang ditunjukkan oleh beberapa pejabat di kementerian, Sri Mulyani mengatakan bahwa penampilan kekayaan yang berlebihan oleh pejabat di kementerian “tidak dapat dibenarkan” dan dapat mencoreng citra kementerian yang berpikiran reformasi.
“Kami mengecam gaya hidup mewah yang ditampilkan anggota keluarga pejabat Kementerian Keuangan yang dapat mengikis kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menimbulkan kesan negatif bagi pejabat lain yang selama ini jujur dan profesional dalam bekerja,” ujarnya. .
Kementerian, tambah Sri Mulyani, akan mengambil tindakan korektif untuk menjaga integritas lembaga dengan memperkuat kepatuhan internal dan kepemimpinan, serta mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat yang “menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain” dan “melanggar peraturan”. . dari pegawai negeri.”
“Sistem pelaporan pelanggaran atau pengaduan kami juga akan terus ditingkatkan,” ujarnya.
“Kami akan terus bekerja keras mengelola dan menjaga keuangan negara dengan baik, jujur, dan andal. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat merupakan amanah yang harus kita lindungi tanpa kompromi,” imbuh Menkeu.
Wawan Heru Suyatmiko dari Transparency International Indonesia menyerukan upaya yang lebih keras dari pemerintah.
“Ini bukan pertama kalinya kita dihadapkan pada permasalahan petugas pajak yang memiliki kekayaan fantastis dan gaya hidup mewah. Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membangun sistem audit dan analisis profil bagi pejabat tinggi dan pegawai kementerian,” kata Wawan. Jakarta Post.
Tidak ada alasan
Polres Jakarta Selatan menangkap Mario dan mendakwanya melakukan penyerangan berat. Dia bisa dijatuhi hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah, kata Juru Bicara Polres Jakarta Selatan Ajun. Sr. Komisaris kata Nurma Devi, Kamis.
Polisi mengatakan, berdasarkan wawancara terhadap saksi dan tersangka, penyerangan tersebut merupakan akibat perselisihan antar teman. Korban kini mendapat perawatan medis intensif.
Pada Kamis lalu, Rafael mengunggah video berisi permintaan maaf atas penyerangan yang dilakukan putranya, antara lain kepada keluarga korban dan organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama, GP Ansor.
Korban penyerangan berusia 15 tahun ini merupakan anak petinggi GP Ansor.
Rafael pun berjanji akan mematuhi penyelidikan internal atas kekayaannya.
Mahfud, Menteri Utama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meminta penyidik polisi untuk menuntut kasus penyerangan tersebut sesuai hukum yang berlaku.
Mahfud mengatakan meski ada permintaan maaf publik dan upaya mencari solusi damai dengan keluarga Rafael, polisi harus tetap melanjutkan penyelidikan kriminalnya.
“Tidak ada yang namanya permintaan maaf atau penyelesaian damai dalam suatu kasus hukum. Kami memiliki solusi keadilan restoratif untuk kejahatan ringan. Tapi kasus penyerangan yang melibatkan anak pejabat ini harus diproses secara hukum,” kata Mahfud dalam tweet yang diposting dari akunnya, Jumat. @mohmahfudmd.
Menteri keamanan senior juga menyerukan penyelidikan “administratif” terhadap Rafael.
“Dari segi administrasi hukum, pejabat publik yang memiliki anak yang hidup hedonis dan bermewah-mewah harus diperiksa,” kata Mahfud.
Pemeriksaan kekayaan
KPK akan menyisir kekayaan Rafael berdasarkan laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang diterima lembaga tersebut.
Tim penyidik sedang bergerak, kata Deputi Pencegahan dan Pemantauan KPK Pahala Nainggolan, Kamis seperti dikutip Laju.
Pahala mengatakan, lembaga antirasuah akan mendalami kekayaan yang berasal dari warisan dan hibah. “Kita perlu tahu dari siapa dana hibah ini,” ujarnya.
Tim KPK juga akan mendalami aset lain yang diduga milik Rafael yang tidak dilaporkan dalam LHKPN miliknya. Tim akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk aset yang didaftarkan keluarganya.
“Kami akan periksa (harta) atas namanya, anak-anaknya, istrinya, dan mungkin nama-nama lain yang tercantum dalam kartu keluarga,” kata Pahala.
LHKPH Rafael dilaporkan mencatatkan total kekayaan senilai Rp 51 miliar (US$3,35 juta), sebagian besar dalam aset real estate. Sebagai perbandingan, Sri Mulyani dalam LHKPN-nya melaporkan total kekayaan senilai Rp 58 miliar.
Pahala mengatakan, kekayaan Rafael yang dilaporkan tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III. Eselon III biasanya merupakan pangkat pejabat dengan jabatan di bawah direktur jenderal (eselon I) dan direktur (eselon II).
KPK akan memanggil Rafael untuk mengklarifikasi sumber kekayaannya.
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap petugas pajak datang silih berganti karena adanya kasus-kasus penyimpangan kewajiban wajib pajak.
Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Gayus Tambunan, mantan pejabat pajak tingkat rendah yang ditangkap pada tahun 2010 dan kemudian diadili dengan berbagai tuduhan mulai dari menyuap petugas penegak hukum hingga memalsukan paspor, dan menerima total hukuman penjara 30 tahun.
Pada tahun 2017, mantan pemeriksa pajak Handang Soekarno dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena menerima suap hingga S$148.000 dari direktur unit lokal raksasa ritel Lulu Group International yang berbasis di Abu Dhabi, Ramapanicker Rajamohanan Nair, setelah ia merekomendasikan hal itu Perusahaan Nair dibebaskan dari pembayaran pajak balik sebesar Rp 78 miliar.