2 September 2022
SEOUL – Kementerian Pendidikan mengambil langkah mundur ketika perselisihan mengenai pedoman buku sejarah semakin mendalam, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut belum selesai.
Kementerian Pendidikan merilis pedoman baru untuk buku pelajaran sejarah sekolah menengah pada hari Selasa. Dalam pedoman baru tersebut, frasa seperti “invasi selatan (oleh Korea Utara)” dan “demokrasi liberal” dihilangkan. Ungkapan tersebut menyentuh beberapa perselisihan sensitif dalam sejarah modern negara tersebut.
Revisi buku teks sejarah dipimpin oleh tim peneliti yang dibentuk pada masa pemerintahan Moon Jae-in.
Kementerian mengadakan konferensi pers pada hari berikutnya sebagai tanggapan, menekankan bahwa pedoman tersebut belum diselesaikan sebagai tanggapan terhadap kritik.
Dalam pengarahan tersebut, kementerian tersebut mengatakan pihaknya setuju dengan penggunaan istilah-istilah seperti “invasi Selatan selama Perang Korea” dan “demokrasi liberal” karena istilah-istilah tersebut sudah menjadi rahasia umum dan didukung oleh prinsip-prinsip Konstitusi dan fakta sejarah.
“Untuk membantu generasi masa depan memiliki pandangan yang seimbang tentang sejarah, kami akan berupaya merevisi pedoman buku sejarah berdasarkan Konstitusi, yang dapat disetujui oleh masyarakat,” kata seorang pejabat kementerian.
Beberapa istilah dan frasa yang dihilangkan atau diganti dari pedoman baru ini telah menjadi bahan perdebatan sengit karena nuansa ideologisnya, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang penghapusan atau penggantiannya.
Mengenai invasi Korea Utara ke Korea Selatan selama Perang Korea, pedoman baru tersebut mengecualikan frasa “invasi ke selatan”. Pedoman baru ini hanya merujuk pada “Perang Korea dan perpecahan Semenanjung Korea yang berkepanjangan.”
Uraian tersebut merupakan penyimpangan dari pedoman sebelumnya. Pedoman tahun 2018 mengatakan Perang Korea disebabkan oleh invasi Korea Utara ke arah selatan. Lebih jauh lagi, pedoman tahun 2015 mengatakan perang tersebut dipicu oleh invasi besar-besaran ke arah selatan oleh rezim Korea Utara.
Selain itu, pedoman baru ini juga mengganti istilah “demokrasi liberal” menjadi “demokrasi” dalam menggambarkan perkembangan sistem ketatanegaraan Korea.
Istilah “demokrasi liberal” telah menjadi sumber perselisihan antara ideologi liberal dan konservatif di Korea. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan istilah “demokrasi liberal” dapat membedakan Korea Selatan dari Korea Utara, sementara yang lain berpendapat bahwa “demokrasi” sudah cukup untuk menjelaskan sistem negara saat ini.
Terkait kritik tersebut, kementerian mengatakan akan mengumpulkan lebih banyak pendapat secara online hingga 13 Oktober. Ini adalah pertama kalinya Kementerian secara resmi mengumpulkan opini masyarakat mengenai revisi pedoman buku teks. Mereka akan mengadakan beberapa pertemuan lagi bulan depan sebelum pedoman baru tersebut dibahas dalam komite.