6 Desember 2022
KUALA LUMPUR – Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Senin bahwa Kementerian Keuangan telah menandai “pelanggaran prosedural serius” dalam membelanjakan RM600 miliar (S$185,29 miliar) untuk berbagai proyek selama masa jabatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri, menambahkan bahwa markup tersebut “terlalu tinggi” dan diserahkan ke “pihak tertentu”.
Ketua Pakatan Harapan (PH), yang juga Menteri Keuangan, mengatakan pembelian berlebihan telah menyebabkan “pihak-pihak tersebut mengeluarkan uang secara berlebihan”.
Menyinggung secara terselubung mereka yang mengkritik kleptokrasi namun mereka sendiri tidak “bersih”, Datuk Seri Anwar mengatakan kepada wartawan: “Sangat menarik bahwa mereka yang menggunakan ‘kleptokrasi’ sebagai kritik, justru berada dalam bahaya besar. (Ada banyak) besar kesepakatan yang menguntungkan putra atau anak atau mertuanya.”
“Saya harus ingatkan mereka, kalau memang ingin sampai ke akar-akarnya (korupsi), harus siap benar-benar transparan dan diusut,” imbuhnya.
Anwar mengatakan ia akan menyerahkan masalah ini kepada Kabinet untuk diputuskan, dan menambahkan bahwa belum ada diskusi mengenai pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan untuk menyelidiki masalah ini.
Tan Sri Muhyiddin membantah tuduhan tersebut dan mengatakan dia tidak pernah mengantongi atau menyalahgunakan uang apa pun yang dimaksudkan untuk membantu rakyat. Kalaupun dia melakukannya, dia mengatakan penyelidikan sudah dimulai sejak lama.
“Dana sebesar itu tentu tidak luput dari perhatian Departemen Audit Nasional (NAD) yang setiap tahun mengaudit belanja pemerintah, yang laporannya kemudian disampaikan oleh Public Accounts Committee (PAC) di Parlemen,” ujarnya dalam ‘ kata sebuah pernyataan. kiriman Facebook.
“Sangat tidak mungkin JAN dan PAC mengabaikan jumlah sebesar itu. Bank Negara juga pasti akan waspada jika rekening bank saya tiba-tiba menerima uang dalam jumlah besar seperti yang diklaim beberapa orang,” ujarnya mengacu pada bank sentral.
Muhyiddin menambahkan bahwa pemerintah harus berhenti menuding pihak lain dan mulai mencari solusi untuk masalah masyarakat.
“Anda adalah pemerintah, jadi bersikaplah seperti pemerintah,” kata Ketua Perikatan Nasional (PN) itu.
Sebelumnya, Anwar secara konsisten menantang para pemimpin PN, khususnya Muhyiddin, untuk menyatakan aset mereka sebagaimana miliknya, dalam upaya untuk mendorong transparansi dan memerangi korupsi.
Namun rencana ini mendapat perlawanan, dan presiden sekutu PN, Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Abdul Hadi Awang menyebutnya “bodoh”.
Pada tanggal 25 November, PN secara resmi memutuskan untuk menjadi blok oposisi dan memainkan peran “check and balance” dalam pemerintahan baru.
Anwar dan Muhyiddin, keduanya berusia 75 tahun, sebelumnya menemui jalan buntu dan gagal mengumpulkan 112 anggota parlemen yang dibutuhkan untuk mendapatkan mayoritas sederhana di badan legislatif.
Pak Anwar juga menyiratkan pada hari Senin bahwa sebagian dana pemilu yang digunakan oleh PN berasal dari perusahaan perjudian yang terlibat dalam undian khusus.
“(Saya minta) kendali atasnya. Mau menyebut diri partai Melayu atau partai Islam, apapun dananya (pemilu) berasal dari perusahaan perjudian,” ujarnya.
Anwar sebelumnya mengecam PN karena meningkatkan frekuensi undian khusus dari delapan kali setahun menjadi 22 kali setahun, sebuah keputusan yang diambil pada akhir tahun 2020 pada masa pemerintahan Muhyiddin.
Sebagai Menteri Keuangan, Anwar mengatakan ia telah memutuskan jumlah undian khusus akan dikurangi menjadi delapan per tahun mulai Januari tahun depan.
“Langkah tersebut kami ambil karena kami tidak bermaksud memungut dana dari sumber yang ‘haram’ (terlarang),” ujarnya.