6 Maret 2023
JAKARTA – Istana Kepresidenan pada hari Jumat mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 pada Februari tahun depan dan akan terus memberikan bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum (GEC) dalam perencanaan proses demokrasi.
Jaleswari Pramodhawardani, pejabat senior di Kantor Eksekutif Presiden, mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah “tetap berkomitmen” untuk mengadakan pemilu tepat waktu dan menyerukan ketenangan.
“Tolong jangan terprovokasi oleh informasi atau gerakan yang bertujuan memperkeruh keadaan. Percayakan pada KPU untuk mengambil langkah terbaik,” kata Jaleswari dalam keterangannya.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis memutuskan bahwa KPU harus menghentikan semua persiapan pemilu selama lebih dari dua tahun, yang secara efektif menunda pemilu Februari 2024. Keputusan tersebut, yang menuai kritik luas, bermula dari gugatan yang diajukan oleh partai yang tidak dikenal setelah permohonannya untuk ikut serta dalam pemilu ditolak tahun lalu.
KPU menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut sambil terus menyelenggarakan pemungutan suara.
Keputusan tersebut telah menghidupkan kembali perdebatan mengenai masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, dengan beberapa tokoh politik senior secara terbuka mendukung gagasan bahwa ia akan tetap menjabat setelah masa jabatan keduanya, yang berakhir tahun depan, sementara yang lain memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan terjadi dalam dua dekade mendatang. memutar kembali. reformasi demokrasi yang berhasil dicapai dengan susah payah.
Konstitusi mengamanatkan batasan dua masa jabatan bagi presiden dan wakil presiden dan mahkamah konstitusi pada hari Selasa menegaskan dalam keputusannya mengenai kasus lain bahwa tidak ada perpanjangan lebih lanjut.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Politik terbesar di Tanah Air, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, memberikan dukungannya kepada KPU dan meminta lembaga tersebut untuk melanjutkan proses pemilu.
“PDI-P tetap tegas dalam mengambil keputusan untuk tetap berpegang pada konstitusi dan mendukung KPU menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal. Oleh karena itu, Ibu Megawati meminta KPU untuk melanjutkan pelaksanaan agenda pemilu,” kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, dalam keterangannya.
Sebuah partai buruh Indonesia mengatakan pada hari Jumat bahwa anggotanya akan memprotes keputusan pengadilan kontroversial yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilihan umum 2024.
Said Iqbal, ketua Partai Buruh, mengatakan para buruh akan memprotes keputusan pengadilan negeri tersebut karena keputusan tersebut bertentangan dengan keputusan mahkamah konstitusi baru-baru ini yang secara efektif memveto perpanjangan masa jabatan presiden yang sedang menjabat.
“Partai Buruh akan menentang keputusan penundaan pemilu,” ujarnya. Dia tidak mengatakan kapan protes itu akan berlangsung. “Jika wacana ini muncul kembali, hal ini akan menciptakan lebih banyak ketidakpastian seputar pemilu,” kata Arya Fernandes, analis politik di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Indonesia, seraya menambahkan bahwa hal tersebut juga akan menciptakan kondisi yang tidak stabil. iklim investasi. .