31 Desember 2021
Sekitar 12.000 perusahaan di Jepang akan diminta untuk menetapkan target adopsi energi terbarukan paling cepat tahun 2023, menurut kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah.
Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong perusahaan menggunakan lebih banyak energi bersih daripada bahan bakar fosil dan meningkatkan upaya dekarbonisasi mereka.
Seluruh perusahaan yang setiap tahun mengkonsumsi energi setara dengan sedikitnya 1.500 kiloliter minyak mentah akan dikenakan kebijakan tersebut. Pemerintah akan mengajukan RUU untuk merevisi Undang-Undang Penggunaan Energi Rasional ke sesi Diet reguler mulai Januari, dengan tujuan agar undang-undang yang direvisi mulai berlaku pada musim semi 2023.
Sejalan dengan pembahasan RUU di Diet, dewan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri akan menyusun peraturan terkait secara rinci.
Setelah peninjauan, perusahaan target perlu menetapkan target, termasuk yang menunjukkan rasio energi terbarukan terhadap jumlah total energi yang digunakan di pabrik dan kantor mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut nantinya harus menyampaikan laporan kepada pemerintah setahun sekali untuk menjelaskan upaya mereka menggunakan energi terbarukan yang tidak mengeluarkan karbondioksida, seperti tenaga surya.
Jika pemerintah menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh perusahaan tidak mencukupi, pemerintah akan melakukan inspeksi di tempat atau memberikan panduan tentang cara meningkatkannya. Ini juga akan memperkenalkan hukuman seperti mengungkapkan nama perusahaan atau menjatuhkan hukuman jika terjadi ketidakpatuhan.
Dalam menghitung penggunaan energi, pemerintah juga akan menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengungguli waktu-waktu puncak penggunaan listriknya. Ketika listrik dikonsumsi pada saat pasokan energi terbarukan terbatas, perusahaan akan dapat menghitung konsumsi listrik mereka lebih rendah dari biasanya. Di sisi lain, mereka harus menghitung penggunaan listrik yang lebih tinggi dari biasanya selama situasi pasokan yang ketat.
Undang-undang saat ini mengharuskan perusahaan untuk menyusun rencana jangka menengah dan panjang tentang penghematan energi, tetapi belum mengatur tentang rasio penggunaan energi terbarukan.
Menurut kebijakan terbaru, perusahaan target akan dinilai dalam empat peringkat sesuai dengan pencapaian yang dicapai. Ketika sebuah perusahaan besar dinilai berada di peringkat tertinggi, ia akan dapat mengajukan subsidi yang sesuai. Alamat