14 Februari 2023
PHNOM PENH – Kamboja dan Laos telah sepakat untuk menghubungkan provinsi Preah Vihear dan Ratanakkiri dengan Champasak dan Attapeu, masing-masing, untuk memfasilitasi pertukaran antar masyarakat dan meningkatkan hubungan lintas batas.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Hun Sen dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone pada tanggal 13 Februari selama kunjungan Hun Sen pada tanggal 13-14 Februari.
“Kami juga telah sepakat untuk menghubungkan Champasak dengan Preah Vihear, dan antara Attapeu dan Ratanakkiri. Hal ini akan menguntungkan hubungan antara masyarakat di sana,” kata Hun Sen pada konferensi pers setelah pertemuan tersebut.
Hun Sen menambahkan, pembahasan juga mencakup perbaikan jaringan transportasi darat dan udara untuk pariwisata guna memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan antara kedua negara, serta usulan hubungan kereta api berkecepatan tinggi antara Kamboja dan Laos, serta dengan negara lain.
“Kita sudah tahu bahwa Laos ibarat baterai yang penuh listrik di ASEAN dan Kamboja adalah pasar yang membutuhkan listrik dari Laos. Itu sebabnya kami fokus bekerja sama dalam pengembangan sektor energi, baik pembangkit listrik tenaga air maupun isu-isu terkait batu bara,” kata Hun Sen.
Lanjutnya, ketiga perjanjian yang ditandatangani Laos dan Kamboja jelas menunjukkan upaya kedua negara untuk memperkuat persahabatan, solidaritas, dan “Kemitraan Strategis Komprehensif dan Jangka Panjang”.
“Seperti yang disampaikan Sonexay, kami akan terus melanjutkan upaya mengatasi masalah perbatasan untuk mengembangkan perbatasan yang damai dan kooperatif serta menyelesaikan semua masalah di masa depan,” ujarnya.
Sonexay dalam konferensi pers tersebut mengatakan bahwa kunjungan Hun Sen ke Laos sangat penting untuk memperkuat hubungan mereka sebagai mitra strategis yang komprehensif dan berjangka panjang.
Yang Peou, sekretaris jenderal Akademi Kerajaan Kamboja, menyarankan agar demarkasi perbatasan dan pekerjaan penanaman landmark diselesaikan lebih cepat.
Di zaman modern ini, harus ada batas negara yang spesifik dan jelas untuk memfasilitasi pertukaran antar masyarakat, penyeberangan dan lalu lintas perbatasan, serta pembangunan di sepanjang perbatasan, jelasnya.
“(Kemitraan strategis yang komprehensif dan jangka panjang) berarti kerja sama menyeluruh di bidang ekonomi, politik dan bahkan ketenagalistrikan, lalu lintas dan perjalanan. Jadi, dengan memperkuat kerja sama, kita akan dapat berkomunikasi lebih mudah, memberikan informasi, bekerja sama dalam segala aspek, seperti disebutkan sebelumnya, termasuk perdagangan, serta urusan regional dan global,” ujarnya kepada The Post pada 13 Februari. .