17 Agustus 2022
KOLOMBO – Tiongkok tidak akan diizinkan menggunakan pelabuhan Hambantota di selatan Sri Lanka untuk tujuan militer, kata Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dalam wawancara pertamanya dengan media Jepang sejak menjabat.
“Kami tidak ingin Hambantota digunakan untuk keperluan militer,” kata Wickremesinghe (73) dalam wawancara eksklusif dengan The Yomiuri Shimbun di Rumah Presiden di Kolombo, Minggu. Pernyataannya dilaporkan bertujuan untuk menghilangkan ketakutan di India dan Amerika Serikat mengenai meningkatnya kehadiran maritim Tiongkok di Indo-Pasifik.
Wickremesinghe berbicara menjelang kedatangan kapal penelitian Tiongkok yang berlabuh di Hambantota pada hari Selasa.
Pelabuhan tersebut dikembangkan sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, namun Kolombo menyewakan pelabuhan tersebut ke Beijing pada tahun 2017 karena negara tersebut tidak mampu membayar kembali pinjamannya.
Wickremesinghe menekankan bahwa tidak ada masalah dalam meminjamkan pelabuhan ke Tiongkok, dengan mengatakan: “Ini bukanlah hal baru.” Ia mencontohkan, negara-negara seperti Australia dan Afrika Selatan juga telah menyewa pelabuhan.
Pelabuhan Hambantota sebagian besar dibiayai oleh pinjaman berbunga Tiongkok. Menurut data resmi pemerintah Sri Lanka, Tiongkok adalah penyedia utang luar negeri terbesar bagi Sri Lanka. Berjuang untuk melunasi utangnya, Kolombo telah menyewakan pelabuhan selatan kepada perusahaan milik negara Tiongkok selama 99 tahun.
Sri Lanka bisa dikatakan telah terjerumus ke dalam jebakan utang, terjerumus jauh ke dalam utang sebelum secara efektif menyerahkan kendali pelabuhan tersebut kepada Tiongkok.
India, Amerika Serikat, dan negara-negara lain khawatir bahwa pelabuhan Hambantota, yang merupakan pusat lalu lintas utama di Indo-Pasifik, dapat menjadi basis militer bagi Tiongkok.
“Kapal yang ada saat ini (dijadwalkan berlabuh pada Selasa) tidak termasuk dalam kategori militer. (Itu) termasuk dalam kategori kapal penelitian. Itulah sebabnya (kami) mengizinkan kapal tersebut datang ke Hambantota,” kata Wickremesinghe, menunjukkan pendiriannya untuk mempertahankan hubungan tertentu dengan Tiongkok.
Sri Lanka berada dalam krisis ekonomi yang serius karena kekurangan devisa. Presiden mengatakan dia bermaksud menyelesaikan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai dana talangan (bailout) pada akhir Agustus.
“Kami juga akan memulai diskusi dengan kreditor kami… Tiongkok, India dan Jepang adalah kreditor terbesar,” katanya.
Wickremesinghe terpilih sebagai presiden pada 20 Juli, menyusul pengunduran diri mantan presiden Mahinda Rajapaksa, yang meninggalkan negara itu di tengah kekacauan akibat krisis ekonomi.