8 Mei 2023
JAKARTA – Krisis pahit di Myanmar akan semakin besar dalam pembicaraan antara para pemimpin Asia Tenggara di Indonesia minggu ini, ketika mereka memperbarui seruan untuk mengakhiri meningkatnya kekerasan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak pertempuran militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan tindakan keras junta terhadap perbedaan pendapat yang menyebabkan kerusuhan sosial dan bencana ekonomi.
ASEAN, yang telah lama dianggap oleh para kritikus sebagai tempat bicara yang tidak berdaya, telah berupaya untuk meluncurkan rencana lima poin yang disepakati dengan Myanmar dua tahun lalu setelah upaya mediasi untuk mengakhiri kekerasan gagal.
Namun upayanya terhenti karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, Pasukan Pertahanan Rakyat anti-kudeta, dan kelompok etnis minoritas bersenjata.
Serangan udara bulan lalu terhadap sebuah desa di kubu pemberontak yang diyakini telah menewaskan puluhan orang memicu kecaman global dan memperdalam isolasi junta.
Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa krisis ini akan menjadi isu utama pada pertemuan puncak tanggal 9-11 Mei di Labuan Baju, Nusa Tenggara Timur, saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun ini.
Blok regional beranggotakan 10 orang itu akan kembali “mengutuk keras” serangan udara tersebut dan menuntut diakhirinya kekerasan dalam pernyataannya di akhir KTT yang akan dikeluarkan oleh Indonesia, menurut rancangan yang dilihat oleh AFP.
“Ini akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif guna menemukan solusi damai yang berkelanjutan di Myanmar,” kata rancangan pernyataan tersebut.
Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi tidak diikutsertakan dalam KTT tersebut karena kegagalan junta dalam melaksanakan rencana perdamaian.
‘Diplomasi Diam-diam’
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah menggunakan “diplomasi diam-diam” untuk berbicara dengan semua pihak dalam konflik Myanmar dan mendorong upaya perdamaian baru.
Namun mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan krisis yang memburuk ini merupakan “ancaman eksistensial” bagi ASEAN.
Dia mendesak blok tersebut untuk berbuat lebih banyak atau berisiko dikesampingkan karena negara-negara lain, seperti Tiongkok dan masing-masing negara anggota ASEAN, mengambil inisiatif dalam menyelesaikan situasi ini.
Natalegawa mengatakan ASEAN harus “secara terbuka mengundang” Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), sebuah pemerintahan bayangan yang didominasi oleh anggota parlemen dari partai Suu Kyi yang berupaya menggulingkan kudeta, ke pertemuan mereka untuk menggulingkan junta “akibat dari membuat sikap keras kepala mereka terasa”.
“Kami diyakinkan bahwa sedang terjadi diplomasi diam-diam, namun diplomasi ini tidak boleh terlalu diam sehingga justru menjadi keheningan yang memekakkan telinga,” kata Natalegawa kepada AFP.
Namun Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyerukan kehati-hatian dan “kesabaran strategis”.
“Kita harus memastikan bahwa tindakan yang kita ambil secara kolektif dan individu tidak memperburuk situasi dan tidak membiarkan atau mendorong atau memungkinkan militer menumpahkan lebih banyak darah demi kepentingan sempit mereka sendiri,” kata Balakrishnan di Australia pekan lalu.
KTT Pemimpin ASEAN minggu ini adalah yang pertama dari dua KTT yang diadakan di Indonesia tahun ini.
Kepemimpinan Jakarta di blok tersebut meningkatkan harapan bahwa ASEAN dapat mendorong solusi damai dengan menggunakan kekuatan ekonomi dan pengalaman diplomatiknya.
ASEAN telah lama dikritik karena tidak bertindak, namun inisiatifnya dibatasi oleh prinsip-prinsip konsensus dan non-intervensi dalam piagamnya.
Salah satu isu yang akan dibahas pada KTT tersebut adalah sengketa Laut Cina Selatan. Beberapa anggota ASEAN memiliki sebagian klaim atas jalur air tersebut, yang hampir seluruhnya diklaim oleh Tiongkok.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga diharapkan menguraikan peta jalan bagi keanggotaan Timor-Leste di blok tersebut.