8 September 2022
JAKARTA – Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada Rabu memenuhi panggilan pengadilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap seputar balap motorsport listrik Formula E, salah satu program andalannya yang digelar di ibu kota pada Juni lalu.
Anies tiba sendirian di Kantor KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.30 dan diperiksa penyidik selama 11 jam. Setelah pemeriksaan selesai, dia mengatakan kepada pers bahwa dia “senang membantu KPK menjalankan tugasnya”.
Politisi non-partai itu juga berharap informasi yang diberikannya bisa menjelaskan persoalan yang sedang diselidiki lembaga antivaksinasi tersebut, demikian laporan Kompas.com.
Penyidik KPK telah menyelidiki kontrak tuan rumah lomba tersebut sejak tahun lalu dan telah memanggil beberapa anggota dewan kota untuk dimintai keterangan.
Tokoh lain pun turut dipanggil, termasuk sosok yang mengenalkan Anies kepada pihak penyelenggara Formula E.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan gubernur akan diminta memberikan konteks proses perencanaan dan penganggaran, termasuk bagaimana Pemprov DKI bisa mendapatkan tawaran menjadi tuan rumah pemilu.
KPK juga ingin mendalami aspek finansial ajang olahraga tersebut, serta pelaksanaannya. Kabarnya balapan tersebut belum diaudit.
Anies sebelumnya mengatakan akan memenuhi panggilan dan membantu penyidikan.
Peristiwa ‘Politik’
Perlombaan Formula E di Jakarta telah menjadi bahan perdebatan di kalangan lawan politik Anies sejak diumumkan pada tahun 2019, dengan para kritikus menyatakan keraguan mengenai kemampuan finansial dan teknis kota tersebut untuk menjadi tuan rumah, terutama di tengah pandemi COVID-19.
Pada bulan Agustus tahun lalu, para pengkritik gubernur meminta dewan kota untuk mengajukan petisi untuk menginterpelasi Anies, namun gagal setelah anggota dewan lainnya menolak usulan tersebut.
Balapan tersebut akhirnya diadakan di Pantai Ancol, Jakarta Utara pada bulan Juni, setelah tertunda selama dua tahun, dan sebagian besar dianggap sukses, meski dibayangi oleh hiruk pikuk acara lain seperti MotoGP Mandalika.
Sekitar 22.000 tiket dan berbagai merchandise terjual habis sekitar seminggu sebelum acara, menurut penyelenggara Formula E.
Namun beberapa kritikus mempertanyakan jangka waktu kontrak tersebut, yang melebihi masa jabatan gubernur Jakarta. Pemerintah kota akan menjadi tuan rumah perlombaan setiap tahun hingga tahun 2024.
Anggota dewan kota seperti politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Gilbert Simanjuntak mengangkat isu kepatuhan audit dan kelayakan jangka panjang dari ajang balap tersebut untuk kas kota.
“Saya berharap KPK mengungkap pelanggaran administratif apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan Formula E. (…) Banyak penyalahgunaan kekuasaan saat pelaksanaan pesta olahraga tersebut,” ujarnya, Rabu.
Sementara yang lain bangkit membela gubernur. Bambang Widjojanto, mantan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), menuding sejumlah petinggi KPK memaksakan penyidikan.
“Ada satu atau dua pimpinan KPK yang disebut-sebut punya afiliasi politik (dengan lawan Anies), dan mereka ngotot untuk melanjutkan pengusutan terhadap pemilu tersebut,” kata Bambang seperti dikutip Tempo.co.
“Hal ini terjadi karena meningkatnya ketegangan politik menjelang tahun politik menjelang pemilu 2024,” ujarnya.
Anies, satu-satunya calon presiden potensial di luar koalisi pro-pemerintah, secara konsisten berada di peringkat tiga besar kandidat presiden dalam berbagai jajak pendapat publik.
Ada pihak yang melontarkan gagasan mencalonkan Anies pada 2024, namun masih belum jelas apakah ia bisa mendapat pencalonan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan para pelaku korupsi tidak punya motif lain selain memberikan gambaran jelas mengenai dugaan korupsi seputar balapan Formula E.
“Kami ingin mengusut apakah ada korupsi saat pelaksanaan pemilu. Kami ingin memperjelas semuanya,” kata Firli terpisah, Rabu.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan Anies mengambil pendekatan yang tepat dengan menanggulangi dugaan korupsi terlebih dahulu.
“Sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab, Anies tidak punya pilihan lain selain memenuhi panggilan KPK. Anies mengambil langkah yang tepat dengan menjelaskan semuanya kepada penyidik setransparan mungkin,” katanya kepada The Jakarta Post pada hari Rabu.
Hal ini akan memberikan peluang bagi Anies untuk mengakhiri segala spekulasi dan tuduhan tidak berdasar (yang dilontarkan kepadanya) untuk selamanya.”
Catatan Editor: Diperbarui dengan komentar setelah ditanyai.