21 April 2023
KUALA LUMPUR – Menanggapi ribuan pertanyaan tentang uang yang tidak diklaim, sebuah aplikasi baru akan diluncurkan untuk memfasilitasi proses bagi masyarakat untuk melacak dan mendapatkan kembali uang mereka.
Wakil Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan proses pengambilan uang mungkin membosankan namun penting demi alasan keamanan.
Berbagi pengalamannya menjadi korban, Ahmad mengatakan ada 14 upaya penipu untuk mengambil dananya yang tidak diklaim.
“Dulu, saat saya menjabat Wakil Menteri Keuangan saat penerapan Pajak Barang dan Jasa (GST), kartu identitas saya sempat viral karena banyak yang kesal dengan saya.
“Hal ini menciptakan peluang bagi para penipu ‘Ahmad Maslan’ untuk menggunakan informasi IC saya untuk mendapatkan uang saya yang belum diklaim. Uang itu dari rekening bank yang saya buka sekitar tujuh tahun sebelumnya,” ujarnya.
Kini masyarakat harus melalui website (https://egumis.anm.gov.my/) untuk mendapatkan uangnya yang belum diklaim.
“Kami memahami bahwa masyarakat menginginkan pengalaman yang lebih lancar, jadi sebuah aplikasi sedang dalam proses,” katanya kepada The Star ketika ditanya apakah mekanisme lain dapat digunakan untuk mentransfer uang yang tidak diklaim ke dalam rekening bank seseorang, serupa dengan cara bantuan tunai disalurkan dari pemerintah kepada masyarakat.
Ahmad menegaskan bahwa tidak ada agen atau pihak ketiga mana pun yang dapat digunakan untuk mendapatkan kembali uang tersebut.
Sejak pengumuman bahwa ada sekitar R11 miliar uang yang belum diklaim milik masyarakat pada bulan Maret, Ahmad mengatakan mereka telah menerima sekitar 50.000 pertanyaan melalui website.
“Sebagian besar uang yang tidak diklaim berasal dari rekening bank yang tidak aktif. Seringkali orang cenderung mengubah alamat dan nomor telepon mereka, dan mereka menjadi tidak dapat dilacak oleh bank untuk mengingatkan mereka akan uang di rekening mereka.
“Namun, yakinlah bahwa uang yang tidak diambil tetap aman, karena ini adalah tanggung jawab kami terhadap kepercayaan publik.
“Petugas Departemen Akuntan Jenderal (AGD) bersifat nasional sehingga setiap orang dapat mengakses informasi dan bagaimana kelanjutannya,” tambahnya.
Untuk meningkatkan kesadaran akan uang yang tidak diklaim, AGD akan mendirikan kios untuk menjawab pertanyaan dan membantu masyarakat.
AGD, kata Ahmad, juga ingin melakukan amandemen terhadap Unclaimed Money Act 1965 (Act 370) dengan tujuan memperbaiki proses uang yang tidak diklaim, termasuk menurunkan jangka waktu transfer dari saat ini 15 menjadi 10 tahun.
Pekan lalu ia mengumumkan bahwa dari R14,1 miliar yang diterima AGD dari perusahaan atau firma sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang 1977 hingga bulan lalu, sekitar R3,2 miliar – dalam bentuk tabungan, asuransi, dan deposito – telah dilunasi. kepada pemiliknya.