2 Maret 2023
TOKYO – Bisa dikatakan ini merupakan angka kritis yang akan berujung pada terpuruknya kekuatan bangsa. Pemerintah harus mengambil segala upaya untuk membalikkan penurunan angka kelahiran.
Menurut angka awal statistik kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan, jumlah bayi yang lahir pada tahun 2022 turun menjadi 799.728, turun 5,1% dari tahun sebelumnya dan ini merupakan kali pertama jumlahnya turun di bawah 800.000 sejak statistik dimulai pada tahun 1899.
Meningkatnya jumlah orang yang menunda pernikahan dan melahirkan anak akibat pandemi virus corona yang berkepanjangan diyakini menjadi penyebab penurunan jumlah bayi baru lahir secara signifikan pada tahun 2022. Karena angka awal mencakup kelahiran orang asing yang tinggal di Jepang, maka angka tersebut merupakan penghitungan terakhir dari Jepang. nasional saja diperkirakan akan lebih rendah lagi.
Jika populasi generasi muda terus menurun dengan kecepatan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan sulit diharapkan. Mempertahankan sistem jaminan sosial seperti pensiun dan layanan medis dan keperawatan juga akan menjadi sulit.
Penting untuk mengatasi faktor sosial penyebab menurunnya angka kelahiran. Ada juga kebutuhan untuk mempertimbangkan perubahan struktur sistem jaminan sosial berdasarkan asumsi penurunan populasi.
Menurunnya jumlah perkawinan berhubungan langsung dengan menurunnya angka kelahiran. Tahun lalu terdapat 519.800 pernikahan, dua pertiga dari angka 30 tahun lalu. Jumlah generasi muda menurun dan persentase penduduk yang belum menikah meningkat.
Banyak generasi muda tidak dapat menikah atau memiliki anak karena ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan dan kehidupan mereka. Pekerjaan non-reguler meningkat di beberapa jenis pekerjaan, dan upah tidak meningkat selama bertahun-tahun. Penting bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang stabil dan mendorong perusahaan untuk menaikkan upah.
Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil “langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengatasi penurunan angka kelahiran” dan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut pada akhir Maret.
Partai yang berkuasa mengusulkan penghapusan batas pendapatan tunjangan anak, yang mana orang tua menerima ¥10,000 hingga ¥15,000 per bulan untuk setiap anak hingga sekolah menengah atas, dan memperluas cakupan tunjangan untuk mencakup anak-anak usia sekolah menengah atas.
Usulan lainnya adalah pengurangan pajak penghasilan orang tua sebanding dengan jumlah anak yang mereka miliki, berdasarkan kebijakan yang diterapkan di Perancis.
Namun, kedua proposal tersebut tidak memiliki kelebihan dan kekurangan serta data yang konklusif.
Tidak dapat dipungkiri bahwa partai-partai yang berkuasa mengambil kebijakan secara mendadak tanpa adanya penjelasan mengenai bagaimana kebijakan tersebut akan dibiayai. Memenangkan dukungan masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah tampaknya menjadi prioritas.
Perdana Menteri juga mengumumkan bahwa ia akan “menggandakan” anggaran untuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan anak, namun berubah pikiran setelah tidak menjelaskan jumlah dasar yang akan digandakan. Tidak baik jika hanya berkoar-koar tentang pengamanan anggaran tanpa memberikan langkah-langkah konkrit.
Ada banyak permasalahan yang perlu diatasi, seperti membatasi jam kerja panjang dan meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan anak. Meskipun tidak ada solusi cepat untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, penting untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang memiliki ekspektasi keberhasilan yang tinggi.
(Dari The Yomiuri Shimbun, 1 Maret 2023)