7 Desember 2022
TOKYO – Partai Demokrat Liberal telah mengajukan rancangan amandemen kepada partai-partai oposisi atas rancangan undang-undang yang melarang permintaan sumbangan dalam jumlah besar yang tidak patut sebagai cara untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut selama sesi Diet yang berakhir pada hari Sabtu.
RUU itu diajukan sehubungan dengan persoalan yang berkaitan dengan apa yang biasa disebut Gereja Unifikasi.
Pilar amandemen tersebut adalah jika suatu korporasi atau organisasi gagal memenuhi kewajibannya untuk menunjukkan pertimbangan untuk tidak menekan kebebasan memilih individu ketika meminta sumbangan, maka lembaga administratif akan merekomendasikan tindakan yang diperlukan. Jika entitas gagal mematuhi, lembaga tersebut dapat mengungkapkan nama korporasi atau organisasi.
Amandemen tersebut dipresentasikan pada hari Senin di pertemuan sekretaris jenderal LDP, Partai Demokrat Konstitusi Jepang dan Nippon Ishin no Kai (Partai Inovasi Jepang). Ishin diharapkan mendukung RUU tersebut dengan amandemennya, sehingga RUU tersebut kemungkinan besar akan disahkan pada sesi Diet saat ini.
Pembahasan RUU yang diajukan pemerintah ke Diet pada 1 Desember dimulai pada hari Selasa dalam sidang paripurna DPR. Amandemen tersebut diharapkan dapat tercermin dalam RUU tersebut setelah dibahas oleh Panitia Khusus Urusan Konsumen majelis rendah.
RUU ini mewajibkan perusahaan dan organisasi untuk mempertimbangkan tiga hal, termasuk tidak menempatkan individu dalam situasi di mana sulit untuk membuat penilaian yang tepat dengan menekan keinginan bebas mereka. Namun, partai oposisi menyerukan revisi dengan alasan kurang efektif.
Amandemen LDP akan memungkinkan pihak berwenang untuk memberikan saran dan mengungkapkan nama-nama entitas yang melakukan pelanggaran “yang menyebabkan hambatan signifikan terhadap perlindungan hak-hak individu.” Laporan juga dapat diminta mengenai situasi perekrutan, jika diperlukan. Amandemen tersebut juga mencakup pemendekan ketentuan peninjauan kembali menjadi dua tahun dari semula tiga tahun setelah undang-undang tersebut berlaku.
“Ini akan meningkatkan efisiensi pemberian bantuan kepada para korban,” kata Sekretaris Jenderal LDP Toshimitsu Motegi kepada wartawan usai pertemuan Senin.
Sekretaris Jenderal Ishin Fumitake Fujita mengatakan dia “menghargai” amandemen tersebut, sementara Sekretaris Jenderal CDPJ Katsuya Okada menyerukan revisi lebih lanjut, dan mengatakan bahwa permintaan semacam itu jelas-jelas dilarang.