26 Mei 2023
BANGKOK – Move Forward harus menguasai jabatan Ketua DPR, yang juga Presiden Parlemen, untuk memenuhi janjinya untuk mengubah undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, katanya pada konferensi pers di markas besar partai tersebut di Bangkok.
Sirikanya mengatakan jabatan Ketua DPR seharusnya menjadi milik Move Forward “sehingga kita dapat bekerja lebih nyaman di bawah sistem parlementer”.
“Kami terutama akan mendesak amandemen piagam dan proses kerja yang lebih transparan di Parlemen,” tambahnya.
Ketua DPR mempunyai peranan paling penting di Parlemen. Pembicara menetapkan agenda pembahasan RUU dan pengesahan peraturan perundang-undangan.
Dua anggota senior Pheu Thai mengancam akan mundur dari koalisi pada hari Rabu jika Move Forward mengambil alih kursi kepresidenan dan juga jabatan legislatif tertinggi. Pemimpin Pheu Thai Cholnan Srikaew dan anggota inti Adisorn Pianket mengatakan Move Forward harus menyerahkan tugas ketua umum kepada Pheu Thai atau koalisinya akan runtuh.
Pada hari Kamis, Sirikanya menyatakan keyakinannya bahwa Pheu Thai tidak akan meninggalkan koalisi karena perselisihan mengenai siapa yang akan memegang posisi Ketua DPR.
Perselisihan ini dipicu oleh komentar Piyabutr Saengkanokkul, penganjur Move Forward, bahwa partai harus menguasai jabatan Ketua DPR. Piyabutr adalah mantan sekretaris jenderal Partai Future Forward, pendahulu Move Forward.
Pheu Thai pada hari Senin menandatangani nota kesepahaman dengan Move Forward dan enam partai lainnya untuk membentuk koalisi berkuasa yang akan mendukung upaya pemimpin Move Forward Pita Limjaroenrat untuk menjadi perdana menteri Thailand berikutnya.
Sirikanya juga mengatakan pada hari Kamis bahwa Move Forward menginginkan jabatan ketua tersebut untuk membentuk ruang penasehat pemuda yang baru.
Parlemen Pemuda akan berada di bawah Sekretariat Dalam Negeri dan anggotanya akan dipilih oleh pemuda di seluruh negeri, jelasnya.
Undang-undang baru akan mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk secara otomatis mempertimbangkan setiap usulan yang disahkan oleh Parlemen Pemuda, katanya, seraya menambahkan bahwa usulan tersebut akan memiliki status yang sama dengan rancangan undang-undang yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui oleh 10.000 pemilih.
Sirikanya menambahkan, Move Forward memiliki beberapa anggota parlemen mumpuni yang dapat berperan sebagai Ketua DPR.
Dia juga mengatakan tujuan partainya adalah untuk melibatkan generasi muda Thailand dalam apa yang dia gambarkan sebagai “masa transisi” bagi Thailand.
Konferensi pers hari Kamis diadakan untuk memberikan informasi terkini mengenai negosiasi antara delapan anggota koalisi yang menandatangani nota kesepahaman pada hari Senin.
Sirikanya mengatakan partainya juga telah menghubungi beberapa senator untuk mencari dukungan mereka guna memilih pencalonan Pita untuk menjadi perdana menteri berikutnya, dengan mengatakan: “Kami telah menerima tanggapan yang baik dari para senator.”
Dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Koalisi ini memerlukan dukungan dari setidaknya 64 dari 250 senator untuk mencapai 376 suara yang dibutuhkan untuk memilih Pita sebagai perdana menteri. Kedua kamar memberikan suara untuk memilih perdana menteri. Senat diangkat dan diisi oleh personel militer.
Sirikanya juga mengatakan hilangnya satu kursi Move Forward tidak akan berdampak pada koalisi.
Partai ini kehilangan seorang anggota parlemen setelah penghitungan ulang di daerah pemilihan Prachinburi 3. Komisi Pemilihan Umum mengatakan kandidat Bhumjaithai telah mengalahkan saingannya, Move Forward. Move Forward kini memiliki 151 anggota parlemen, bukan 151, sedangkan Partai Bhumjaithai – yang bukan anggota koalisi – kini memiliki 71 anggota parlemen, bukan 70.
Koalisi tersebut kini memiliki 312 kursi.
Mitra koalisi selanjutnya akan merundingkan posisi kabinet dan posisi bersama mengenai kebijakan, termasuk rencana Move Forward untuk menaikkan upah minimum harian secara nasional menjadi 450 baht dan kebijakan Pheu Thai untuk mentransfer 10.000 baht ke dompet digital 50 juta warga Thailand pada 1 Januari.
Koalisi tersebut akan memasukkan kembali ganja ke dalam daftar narkoba, namun akan mengizinkan bisnis terkait ganja dan mereka yang menanam ganja untuk tujuan bisnis untuk terus melakukan hal tersebut. Ini mungkin termasuk ganja yang digunakan untuk tujuan medis dan produk-produk terkait narkoba non-rekreasi lainnya. Namun Sirikanya tidak memberikan rincian pasti mengenai isu kontroversial tersebut.