16 Januari 2023
JAKARTA – Indonesia berencana untuk terus memberikan kontribusi kepada dunia dengan mengambil peran kepemimpinan dalam situasi persaingan geopolitik global yang menantang, baik regional maupun internasional, seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada tahun 2029- 2030.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan tujuan ini dalam konferensi pers tahunan tahun 2023 pada tanggal 11 Januari, ketika ia menguraikan pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia pada tahun 2022 dan prioritasnya pada tahun 2023.
Menteri mengatakan negara berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari solusi menghadapi tantangan global yang semakin sulit pada tahun 2023.
“Ketidakpastian global dan dinamika geopolitik akan terus berlanjut di dunia. Pertikaian besar akan semakin intens,” kata Retno, Rabu.
Dengan latar belakang tersebut, kata dia, keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 mengusung tema “ASEAN Matters: Epicenter of Growth”. Retno menambahkan, stabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional, serta mengedepankan kerja sama yang inklusif, menjadi kunci ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan regional di Indo-Pasifik yang damai.
Oleh karena itu, AOIP akan dilaksanakan sesuai dengan semangat prioritas kepemimpinan Indonesia, kata Retno mengacu pada ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Dia mencatat bahwa banyak negara telah mengadopsi konsep Indo-Pasifik mereka sendiri. Oleh karena itu, sinergi diperlukan agar konsep-konsep yang berbeda ini “tidak memperburuk persaingan”, dan kawasan ini harus didekati tidak hanya dari aspek keamanan, namun juga pembangunan ekonomi inklusif.
Menkeu juga menyampaikan bahwa salah satu prioritas diplomasi Indonesia pada tahun 2023 adalah diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Oleh karena itu, negara tersebut bermaksud mengajukan permohonan menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
“Mengingat peran global dan kontribusi aktif Indonesia, Indonesia memutuskan untuk mengajukan pencalonan kami sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030,” kata Retno.
“Indonesia akan terus berkontribusi dan memainkan (peran) kepemimpinan di tengah dunia yang penuh tantangan, kepemimpinan di dunia yang penuh tantangan.”
Ketegangan global
Konferensi pers tahunan Retno dilakukan setelah Indonesia menyelesaikan masa kepresidenan G20 pada tahun 2022 dan memulai kepemimpinan ASEAN pada tahun 2023.
Ketegangan geopolitik terus membayangi kawasan ini dengan latar belakang ketegangan di Laut Cina Selatan serta meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Dalam pidatonya pada bulan November di Global Town Hall 2022 Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI), Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel J. Kritenbrink mengatakan bahwa negara-negara di Indo-Pasifik melihat peningkatan ancaman terhadap wilayah mereka. kedaulatan teritorial, serta “pengabaian terhadap pemerintahan demokratis dan pelanggaran hak asasi manusia yang keji yang dilakukan oleh pemerintah totaliter”.
Kritenbrink mengatakan, sebagai negara Indo-Pasifik, AS mempunyai kepentingan penting dalam mewujudkan kawasan yang terbuka, saling terhubung, sejahtera, aman, dan tangguh.
“Amerika Serikat akan sekali lagi memperkuat perannya di Indo-Pasifik seiring kita membangun kapasitas kolektif sekutu, mitra, dan teman kita untuk mencapai tujuan kita bersama,” ujarnya melalui panggilan video ke FPCI Global Town Hall 2022.
Fu Ying, mantan duta besar Tiongkok untuk Inggris, Australia dan Filipina, memperingatkan balai kota bahwa geopolitik telah kembali menjadi tantangan keamanan dan konflik militer. Fu mencatat bahwa konflik geopolitik di Eropa adalah akibat dari “bentrokan geo-keamanan” antara Rusia dan NATO yang dipimpin AS, sementara AS memprovokasi “persaingan strategis” dengan Tiongkok di Asia-Pasifik.
Ia juga bertanya-tanya apakah dunia dapat bergerak melampaui pemikiran geopolitik konvensional untuk mengembangkan kesejahteraan bersama, atau apakah hal ini akan membiarkan konflik geopolitik mengakhiri globalisasi.
“Saya mempunyai alasan kuat untuk meyakini bahwa sebagian besar negara di Asia ingin melihat momentum perdamaian dan kemakmuran terus berlanjut. Mereka memilih untuk tidak dipaksa untuk memihak, apalagi membiarkan agenda awal dialihkan dari isu ekonomi ke isu militer dan keamanan,” kata Fu kepada peserta balai kota.
Shafiah Muhibat, wakil direktur eksekutif penelitian di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) di Jakarta, mencatat bahwa pengarahan tahunan Retno tidak membahas politik kekuatan besar secara rinci, khususnya hubungan AS-Tiongkok. Pernyataan tersebut juga tidak secara langsung menyebutkan isu-isu utama seperti sengketa wilayah di Laut Cina Selatan atau meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan.
“Sebagai negara penting di kawasan Asia Tenggara dan (dengan) Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, kami sangat berharap dapat melihat bagaimana Indonesia akan menavigasi (persaingan kekuatan besar) antara AS dan Tiongkok,” ujarnya. diskusi terpisah pada hari Rabu tentang pengarahan tahunan menteri.