31 Agustus 2022
JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan tiga skema bantuan sosial senilai US$1,62 miliar (Rp 24,17 miliar) dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat di tengah risiko tekanan inflasi akibat perkiraan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi.
Meski belum ada kepastian apakah pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi, termasuk bensin Pertalite dan solar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tambahan dana bansos tersebut merupakan bagian dari strategi pengalihan subsidi energi sesuai amanat Presiden Joko Widodo. .
Dijelaskannya, bansos tersebut akan dibagi menjadi tiga jenis, yakni bantuan langsung tunai (BLT), subsidi gaji, dan alokasi anggaran transfer daerah untuk angkutan umum.
“Bantuan darurat tersebut akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai total Rp 12,4 triliun. Dicairkan sebanyak empat kali, Rp 150.000 per orang, oleh Kementerian Sosial,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers, Senin.
Paket bantuan kedua berupa subsidi upah senilai Rp 600.000 per orang yang ditujukan kepada 16 juta pekerja yang memperoleh gaji maksimal Rp. 3,5 juta per bulan.
Terkait hal itu, lanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera mengumumkan instruksi resmi pembayaran subsidi upah tersebut.
Ketiga, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan juga akan mengeluarkan peraturan baru untuk mengalokasikan 2 persen dana transfer daerah – yang meliputi dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) – untuk melindungi angkutan umum. sektor seperti ojek, serta nelayan di tingkat daerah.”
Lebih lanjut, Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa seluruh tambahan bantuan sosial tersebut akan mulai disalurkan pada minggu ini dan diharapkan dapat “mengurangi tekanan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di tengah tekanan inflasi.”
Mengenai urgensi bantuan tambahan, Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, baru-baru ini menyetujui bahwa para pembuat kebijakan akan berupaya untuk mengimbangi dampak rencana kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dengan peningkatan belanja bantuan sosial.
Ia mengatakan bahwa pemerintah merasa kedua strategi tersebut perlu diterapkan secara bersamaan untuk melindungi konsumen.
“Kalau harga BBM (Pertalite) dinaikkan, bansos harus dicairkan dulu. Ini salah satu (kebijakan) penting yang sedang disiapkan (pemerintah),” kata Arifin kepada wartawan, Jumat.
Dia mengklaim kenaikan harga BBM bersubsidi akan dihitung secara detail, namun tidak merinci kapan akan dilakukan.
Kenaikan harga bahan bakar menyebabkan inflasi
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, memperkirakan tambahan inflasi sebesar 3,6% dengan asumsi harga Pertalite akan naik menjadi Rp 10.000 per liter. Ia memperkirakan inflasi akan mencapai kisaran antara 7 dan 9 persen pada akhir tahun.
“Pilihan idealnya adalah mengendalikan distribusi BBM bersubsidi. (Tetapi) jika harga bahan bakar bersubsidi ingin naik, perlindungan bagi rumah tangga berpendapatan rendah harus diprioritaskan,” katanya pada hari Senin ketika ditanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah harus membayar paket bantuan secara efisien untuk meredam dampak kenaikan bahan bakar yang akan datang. harga. .
Senada dengan itu, ekonom senior Samuel Securities, Fikri C. Permana, mengatakan pada tanggal 19 Agustus bahwa harga pangan bisa tetap tinggi karena gangguan produksi pangan terkait iklim. Dia memperkirakan laju inflasi tahun ini akan naik menjadi 5,9 persen dan tahun depan menjadi 4,8 persen jika pemerintah menaikkan harga Pertalite sebesar 30 persen.
Ajib Hamdani, ketua komite analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyarankan agar pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi ketika inflasi lebih terkendali di angka 3 persen, namun mengakui bahwa mengingat kondisi anggaran negara saat ini, harga bahan bakar bersubsidi peningkatan pada kuartal keempat tahun ini.
Pemerintah dapat menaikkan harga bahan bakar sekitar 30 persen untuk mengelola tekanan fiskal akibat membengkaknya anggaran subsidi, kata anggota DPR dari Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral kepada wartawan awal pekan lalu.
Pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi energi hingga tiga kali lipat pada tahun 2022 menjadi Rp 502 triliun – sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah – untuk menjaga harga bahan bakar bersubsidi dan beberapa tarif listrik tidak berubah di tengah kenaikan harga energi global.
Pejabat Kementerian Keuangan sebelumnya juga mengatakan bahwa jumlah tersebut mungkin tidak mencukupi karena meningkatnya permintaan bahan bakar dan bahwa negara harus menganggarkan tambahan subsidi sebesar Rp 200 triliun untuk setahun penuh jika tidak ada keputusan yang diambil untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. .
Tambahan biaya tersebut akan meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar 40 persen menjadi Rp 700 triliun. Meskipun pemerintah mengatakan konsolidasi fiskal masih berjalan sesuai rencana, belanja subsidi akan mengurangi pendapatan negara dari komoditas.