20 Februari 2023
MUNICH – Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin, bertemu di sela-sela Konferensi Keamanan Munich pada hari Sabtu, bertukar pandangan untuk mencapai solusi akhir terhadap masalah yang belum terselesaikan mengenai mantan pekerja yang diambil alih di Semenanjung Korea pada masa perang, yang merupakan masalah paling mendesak saat ini antara kedua negara.
Hayashi dan Park juga menegaskan kebijakan kerja sama yang erat dalam menghadapi Korea Utara.
Diskusi antara kedua pejabat mengenai tuntutan hukum yang diajukan oleh mantan pekerja yang diambil alih pada masa perang telah mengangkat masalah ini ke tingkat politik yang lebih tinggi ketika Tokyo dan Seoul akhirnya mencoba untuk melupakannya.
Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama antara menteri luar negeri Jepang dan Korea Selatan sejak September lalu. Selama pertemuan 35 menit tersebut, mereka terutama membahas masalah permintaan mantan pekerja pada masa perang serta peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara pada hari Sabtu.
Pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah mantan pekerja yang diminta tersebut dengan mendirikan sebuah yayasan di bawah naungan pemerintah Korea Selatan yang akan menanggung biaya kompensasi dan bukan perusahaan Jepang yang tergugat.
Hayashi dan Park berusaha menemukan titik temu mengenai perbedaan yang masih ada dalam isu ini agar dapat diterima oleh kedua belah pihak.
Mereka tampaknya belum mencapai keputusan akhir pada pertemuan tersebut namun sepakat bahwa hubungan bilateral yang sehat harus dipulihkan dan mereka akan melanjutkan komunikasi yang erat di semua tingkat diplomatik untuk mencapai resolusi awal.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan bahwa kedua menteri luar negeri “bertukar pandangan serius dan mendalam berdasarkan kepercayaan yang telah dibangun” dalam membahas isu-isu mendesak, termasuk pekerja di masa perang.
Pemerintah Jepang menyatakan bahwa masalah pekerja pada masa perang telah diselesaikan berdasarkan perjanjian tahun 1965 antara Jepang dan Republik Korea, yang dikenal sebagai Perjanjian Penyelesaian Masalah Terkait Properti dan Klaim serta Kerja Sama Ekonomi.
Namun, pemerintah Korea Selatan menyerukan tanggapan yang tulus seperti keterlibatan perusahaan Jepang yang tergugat atau tindakan sukarela lainnya.
Karena beberapa pihak yang mengajukan klaim dari Korea Selatan tetap menentang usulan Seoul untuk membayar kompensasi, pemerintah Korea Selatan berharap dapat mencapai kompromi dengan Jepang dari sudut pandang menenangkan opini publik dalam negeri.