4 April 2023
TOKYO – Pemerintah berencana mengumumkan dalam waktu dekat pedoman operasional kerangka kerja baru untuk memberikan bantuan kepada militer negara-negara yang berpikiran sama, menurut sumber pemerintah dan partai yang berkuasa.
Revisi Strategi Keamanan Nasional pada bulan Desember tahun lalu memperkenalkan kerangka bantuan baru, yang disebut bantuan keamanan resmi, atau OSA. Di bawah OSA, Jepang akan membantu negara-negara meningkatkan kemampuan pencegahan mereka melalui penyediaan peralatan pertahanan dan cara lain.
Pemerintah berencana memberikan bantuan baru putaran pertama ke empat negara, termasuk Filipina.
Dewan Keamanan Nasional pemerintah akan membahas pedoman operasional, yang mencakup kebijakan dasar OSA, dan pemerintah kemudian akan secara resmi memutuskan skema tersebut.
OSA Fund akan memberikan bantuan terkait masalah militer, yang tidak tercakup dalam kerangka bantuan pembangunan resmi (ODA) Jepang.
Dengan OSA, pemerintah berencana membantu negara-negara berkembang untuk memperkuat kemampuan keamanan mereka guna membantu menstabilkan kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pedoman tersebut, pemerintah memposisikan OSA sebagai pilar terwujudnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pedoman tersebut akan menetapkan bahwa bantuan diberikan kepada negara-negara yang berpikiran sama dan memiliki nilai-nilai yang sama seperti supremasi hukum.
Lebih khusus lagi, pemerintah akan menyediakan alutsista dalam lingkup Tiga Prinsip Transfer Teknologi dan Peralatan Pertahanan.
Pemerintah juga berencana memberikan bantuan infrastruktur yang digunakan oleh pasukan militer, seperti pelabuhan dan bandara.
Dengan menggabungkan skema OSA dan ODA, pemerintah bertujuan untuk memperluas jaringan negara-negara yang berpikiran sama, sehingga Jepang dan negara-negara pendukungnya akan mampu melawan Tiongkok dan Rusia, yang semakin hegemonik dalam perilaku kerja mereka.
Untuk program pertama berdasarkan pedoman tersebut, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyediakan sistem radar untuk peringatan dan pengawasan kepada militer Filipina.
Filipina, yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, menghadapi ancaman langsung dari upaya Tiongkok untuk mengubah status quo secara sepihak, seperti dengan membangun pulau-pulau dari terumbu karang dan membangun pangkalan militer di laut.
Dengan menyediakan sistem radar, pemerintah bertujuan membantu militer Filipina meningkatkan kemampuannya sehingga ketertiban di dalam dan sekitar laut akan tetap terjaga.
Selain Filipina, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan bantuan militer ke Bangladesh, Fiji, dan Malaysia.
Pemerintah mengalokasikan sekitar ¥2 miliar dalam anggaran tahun fiskal 2023 untuk mendanai OSA. Setelah pedoman ini ditetapkan, pemerintah berencana untuk segera berkoordinasi dengan negara-negara terkait dan memulai survei lapangan.