22 Agustus 2022
JAKARTA – Dalam menghadapi kenaikan inflasi dan ketidakpastian global, otoritas tertinggi di pemerintahan eksekutif dan legislatif telah menegaskan kembali komitmen mereka terhadap modal masa depan Indonesia. Dalam pidato kenegaraan tahunannya menjelang Hari Kemerdekaan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo berjanji bahwa pembangunan proyek tersebut akan terus berlanjut, dengan hanya 20 persen dari total pendanaan yang berasal dari APBN, dan bagian terbesarnya akan diserahkan kepada pihak lain. . “Keberlangsungan (proyek modal) harus terjamin. Bukan hanya kota PNS, tapi juga tempat para inovator dan wirausaha,” kata Presiden Jokowi, Selasa.
Para pejabat tinggi legislatif juga memberikan dukungannya terhadap mega proyek pembangunan kota baru di Kalimantan Timur. “(Kita membutuhkan jalur pembangunan yang menjamin kesinambungan tanpa bergantung pada siklus pemilu lima tahunan). Termasuk (proyek ibu kota) yang tidak boleh diabaikan, meski kepemimpinan nasional berganti,” kata Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Nasional (LPR), Selasa. “DPR sudah memberikan dukungannya terhadap pembangunan (kota). Masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan (…); Ketidaksempurnaan pembangunan negara bukan menjadi alasan untuk memarahi negara,” kata Ketua DPR Puan Maharani, Selasa. Dalam konferensi pers setelah pidato tahunan, para pejabat pemerintah bergegas menjelaskan rincian rencana tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan RAPBN tahun 2023 mengalokasikan Rp 23,6 triliun (US$1,59 miliar) untuk pembangunan ibu kota masa depan, dimana 88 persennya akan disalurkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan pemerintah lain yang akan menerima pendanaan untuk proyek ini tahun depan adalah Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepolisian Negara. “Kami berharap lebih banyak lagi partisipasi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga selain Rp 23,6 triliun itu, ada pembiayaan dari swasta pada tahun depan,” kata Suharso kepada wartawan, Selasa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengumumkan total usulan pendanaan APBN proyek tersebut pada tahun 2022 hingga 2024 sebesar Rp 43 triliun, dimana sekitar 12 persennya dialokasikan pada tahun anggaran berjalan. Dana anggaran tersebut, lanjutnya, akan digunakan untuk membangun Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) tahap pertama yang meliputi Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, gedung perkantoran dan jalan serta sistem penyediaan air bersih dan saluran pembuangan limbah. Presiden Jokowi sebelumnya memperkirakan total kerugian yang ditanggung pemerintah kota sebesar Rp 486 triliun, dan sekitar Rp 100 triliun akan ditanggung pemerintah. “Saat ini kita berada pada lintasan KIPP tahap pertama yang diharapkan selesai pada tahun 2024,” kata Basuki kepada wartawan, Selasa.
Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan risiko politik tetap ada pada proyek tersebut karena investor lebih memilih untuk “menunggu dan melihat” sampai pemenang ditentukan pada pemilu 2024, sementara ketidakpastian geopolitik mengurangi minat terhadap infrastruktur. investasi. Koalisi partai untuk pemilu belum diputuskan. Risiko bisnis pada proyek tersebut juga masih ada, lanjutnya, dengan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya akibat tingginya volatilitas harga bahan baku dan barang modal. Keraguan mengenai kelayakan proyek tersebut muncul setelah Softbank Group yang berbasis di Jepang menarik diri, dengan adanya laporan yang mengklaim adanya ketidaksepakatan antara konglomerat bisnis dan pemerintah mengenai rincian pengembangan ibu kota di masa depan.
“Cost of fund juga meningkat karena pengetatan moneter, sehingga likuiditas (investor) juga terdampak. Sementara itu, tidak ada informasi publik mengenai tingkat pengembalian internal (IRR) proyek tersebut,” kata Bhima kepada The Jakarta Post, Kamis. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Koordinator Pekerjaan Umum Insannul Kamil mengatakan pidato terbaru para pejabat meredakan namun tidak menghilangkan kekhawatiran investor terhadap proyek tersebut.
“Harus ada peta jalan pengembangan (proyek) yang komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek dan (menjadi dasar) pedoman teknis pelaksanaannya,” kata Insannul kepada Post, Kamis.