7 Maret 2023
JAKARTA – Setelah kebakaran mematikan pada hari Jumat di depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara yang menewaskan sedikitnya 17 warga setempat, Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan induk energi milik negara tersebut dan juga memerintahkan audit keselamatan fasilitas negara di seluruh wilayah. negara. negara yang menghadirkan bahaya serupa.
Kebakaran terjadi sekitar jam 8 malam pada tanggal 3 Maret dan dengan cepat menyebar ke rumah-rumah terdekat di lingkungan padat penduduk, menyebabkan kepanikan di antara penduduk setempat sebelum petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api pada Sabtu pagi.
Saat berkunjung ke depo pada Minggu, Jokowi menginstruksikan pemerintahannya untuk segera mencari solusi agar kejadian serupa tidak terjadi.
Saya perintahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan (Pj.) Gubernur Jakarta untuk segera mencari jalan keluar atas (peristiwa) Plumpang ini, kata Jokowi, Minggu, merujuk pada Erick Thohir dan Heru Budi Hartono, keduanya. diantaranya mendampingi Presiden dalam kunjungannya.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memindahkan depo BBM keluar dari kawasan pemukiman Plumpang atau warga ke lokasi yang jauh dari depo.
Diakuinya, Plumpang “memang merupakan zona bahaya” dan masyarakat “tidak bisa lagi tinggal di sini”. Dia menambahkan bahwa solusinya “harus diputuskan dalam satu atau dua hari oleh (penjabat) Gubernur Jakarta dan Pertamina”.
Karena fokusnya tidak hanya pada Plumpang, presiden mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kembali dan melakukan audit keselamatan dan perencanaan tata ruang terhadap fasilitas yang berpotensi berbahaya di seluruh negeri.
“Semuanya harus dievaluasi ulang karena ini menyangkut nyawa,” tambahnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengunjungi Plumpang, Sabtu, juga menyarankan agar depo tersebut dipindahkan jauh dari pemukiman warga.
“Saya berharap depo ini bisa direlokasi (…) agar lebih aman, dan (agar) kawasan ini ditata kembali untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang layak di ibu kota,” kata Ma’ruf, Sabtu, kepada wartawan. .
Sebelum kejadian tersebut terjadi, pemerintah telah merencanakan untuk membuat zona penyangga sepanjang 50 meter antara depo bahan bakar dan lingkungan sekitar, namun rencana tersebut tidak dilaksanakan.
Menteri BUMN Erick meminta Pertamina dan pada Sabtu memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kebakaran tersebut serta peninjauan operasional Depo Plumpang.
Penyebab tidak diketahui
Dalam pernyataannya pada hari Minggu, Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan sedikitnya 17 orang tewas dalam kebakaran tersebut, meskipun beberapa laporan media lokal memperkirakan 19 nyawa hilang.
Menurut BNPB, 69 orang terluka dan 1.085 warga mengungsi. Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut, dan 18 orang masih hilang.
Meski Pertamina telah mencabut status darurat depo dan kembali menyalurkan bahan bakar pada Minggu, namun penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menduga kemungkinan penyebabnya adalah “kesalahan teknis” yang terjadi saat truk sedang membongkar bahan bakar di depo.
“Saat ini kami masih mengumpulkan saksi-saksi, (rekaman) CCTV dan (barang bukti) lainnya yang perlu kami ketahui apa yang sebenarnya terjadi,” kata Listyo, Minggu, seperti dikutip Tempo.co.
Listyo menambahkan, pihaknya telah membentuk tim penyidik yang terdiri dari petugas Polda Metro Jaya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).
Polisi belum menetapkan satu pun tersangka.
Pertamina sebelumnya mengatakan kebocoran pipa terdeteksi sebelum kebakaran terjadi.
Sementara itu, beberapa media memberitakan bahwa beberapa warga dan petugas darurat mengaku terjadi ledakan di depo sebelum api menjalar ke lingkungan sekitar, namun hal tersebut tidak dapat diverifikasi.
Penyebaran ilegal
Pakar tata kota Nirwono Joga dari Universitas Trisakti Jakarta mengatakan, lokasi Depo Plumpang jauh dari pemukiman warga saat dibuka pada tahun 1974. Namun, kelonggaran pemerintah saat itu terhadap pembangunan ilegal pemukiman yang luas menjadikan kawasan tersebut. rentan terhadap kebakaran mematikan.
Kehadiran depo (BBM) yang begitu besar menyebabkan masuknya tenaga kerja yang pada gilirannya menyebabkan menjamurnya usaha-usaha yang menunjang kebutuhan para pekerja, seperti restoran dan bangunan tempat tinggal, baik legal maupun ilegal, ujarnya. kata pada hari Minggu. .
Ia juga mendesak pemerintah lebih tegas terhadap pemukiman kembali warga pemukiman ilegal di sekitar Depo Plumpang untuk membentuk buffer zone yang diperlukan.
“Buffer zone harusnya 500 meter, bukan 50 meter” sesuai usulan pemerintah, tambah Nirwono.