23 Agustus 2022
TOKYO – Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan berencana membuat sistem untuk memantau produksi dan distribusi obat-obatan dan alat tes antigen COVID-19 secara terpusat, karena pasokan dan permintaan semakin ketat di tengah pandemi.
Jika terjadi kekurangan pasokan, perusahaan farmasi dan pedagang grosir akan diwajibkan untuk melaporkan secara online, sehingga institusi medis dan apotek dapat melihat semua informasi di satu tempat. Kementerian bertujuan untuk mencegah mereka mengumpulkan obat-obatan dan juga mendorong mereka untuk beralih ke obat alternatif.
Kementerian akan memasukkan sekitar ¥140 juta dalam permintaan anggarannya untuk tahun fiskal 2023, jumlah yang sudah termasuk biaya pembangunan sistem tersebut.
Di tengah pandemi ini, fokusnya tertuju pada obat-obatan dan alat tes tertentu yang banyak dibicarakan di Internet dan platform lainnya. Pada akhir Juli, beberapa pengiriman obat antipiretik Calonal, yang dikatakan hanya menimbulkan sedikit efek samping dan aman untuk anak-anak, dihentikan.
Penimbunan produk oleh apotek dan pihak lain telah memicu kekhawatiran pasokan, dan peralihan ke obat antipiretik alternatif tidak berjalan mulus.
Sedangkan untuk alat tes COVID-19, terdapat serbuan pesanan untuk produk-produk yang sudah diketahui, dan meskipun secara keseluruhan alat tes tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, banyak institusi medis yang tidak dapat melakukan tes terhadap mereka yang mungkin tertular karena kekurangan alat tes tersebut.
Ketika masalah pasokan terjadi, Kementerian Kesehatan saat ini menanyakan kepada perusahaan farmasi dan pihak lain mengenai volume pengiriman dan prospek masa depan, dan merilis informasi tersebut secara online. Namun karena prosesnya manual, transfer informasinya cenderung tertunda.
Bagi pedagang grosir yang tidak dapat memahami gambaran keseluruhan volume produksi, termasuk obat-obatan alternatif, sulit untuk mendorong pelanggan seperti institusi medis dan apotek untuk beralih ke obat alternatif.
Di bawah sistem baru, Kementerian Kesehatan akan meminta produsen obat-obatan dalam negeri, produsen peralatan medis, dan pedagang grosir untuk melaporkan secara online mengenai jumlah produksi, pengiriman dan stok, serta tingkat stok obat-obatan dan perangkat yang kekurangan pasokan dan penggantinya. Berdasarkan informasi tersebut, kementerian akan meminta mereka mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk peningkatan produksi.
Selain itu, kementerian akan membuat website baru untuk berbagi informasi pasokan produk tersebut. Dengan memungkinkan fasilitas medis dan apotek memahami informasi terkini, kementerian bertujuan untuk mencegah penimbunan produk tertentu, dan memfasilitasi peralihan ke produk alternatif.
Kekhawatiran mengenai pasokan muncul tidak hanya selama epidemi seperti virus corona baru, tetapi juga ketika ada skandal yang melibatkan produsen obat. Sejak tahun 2020, terdapat kasus pembuatan obat generik ilegal oleh produsen obat terkemuka. Bahkan saat ini, pengiriman sejumlah besar obat generik telah ditangguhkan atau dimodifikasi.
Kementerian berharap dapat memanfaatkan sistem baru ini tidak hanya untuk keadaan darurat seperti terjadinya penyakit menular, namun juga dalam kasus masalah pasokan biasa.
Kementerian mengharapkan untuk mulai mengoperasikan sistem baru ini pada tahun fiskal 2023. Pembangunan dan pengelolaan sistem akan dialihdayakan ke operator bisnis swasta. Dalam persiapan untuk memperkenalkan undang-undang tersebut, kementerian juga bermaksud untuk menyerahkan kepada Diet sedini mungkin rancangan undang-undang untuk merevisi undang-undang yang relevan, yang akan mewajibkan perusahaan farmasi dan pedagang grosir untuk melapor kepada kementerian.