3 Maret 2023
JAKARTA – Di tengah pemeriksaan sumber kekayaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan secara resmi menolak menerima pengunduran diri pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
“Pegawai yang sedang diperiksa tidak boleh mengundurkan diri. Oleh karena itu, kami menolak pengunduran diri RAT,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers bersama Kementerian Keuangan dan KPK, Rabu, menyebut inisial Rafael.
Setelah heboh publik atas kekayaannya sebesar Rp 56 miliar (US$3,66 juta) yang diserahkan ke KPK pada Desember 2021, yang menurut KPK tidak sesuai dengan status Rafael sebagai pejabat eselon I, Rafael mengeluarkan permintaan maaf publik dan mengumumkan jabatannya. pengunduran diri minggu lalu. .
Kekayaan Rafael menyaingi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang Rp 58 miliar dan jauh melampaui Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, pejabat eselon I yang total kekayaannya tercatat Rp 14 miliar dalam Laporan Harta Kekayaannya (LHKPN).
Dengan masih tercatatnya Rafael sebagai pegawai Kementerian Keuangan, Suahasil menegaskan dirinya masih terikat aturan yang mengatur etika perilaku seorang PNS.
Rafael, pejabat pajak menengah yang menjadi tenar setelah gaya hidup mewah putranya terekspos di media sosial, mendatangi kantor KPK pada Rabu untuk mengklarifikasi sumber kekayaan yang dilaporkannya dari 2019 hingga 2021.
Baca juga: Mantan petugas pajak mendatangi KPK untuk mengklarifikasi kekayaannya yang ‘mencurigakan’
Namun KPK mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya telah memperluas penyelidikannya dengan menelusuri sumber kekayaannya, bukan hanya mencari klarifikasi atas laporan kekayaan yang meragukan, termasuk laporan tahun 2021 yang beredar di media sosial.
“Jadi tujuan kami bukan sekadar memperjelas laporan kekayaannya, tapi juga mendalami lebih dalam pola bagaimana dia memperoleh kekayaannya,” kata Pahala Nainggolan, Deputi KPK Bidang Pencegahan Korupsi, seraya menambahkan bahwa prosesnya akan memakan waktu lama dan akan ada. akan menjadi panggilan lain.
Kontroversi kekayaan Rafael mencuat setelah putranya Mario Dandy Satrio yang berusia 20 tahun ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan terhadap putra seorang anggota GP Ansor, sayap pemuda Nahdlatul Ulama (SEKARANG), yang berusia 17 tahun.
Untuk membantu KPK, Irjen Kementerian Keuangan memerintahkan Rafael untuk mendapatkan bukti kepemilikan mobil SUV Rubicon Jeep dan sepeda motor Harley Davidson yang diposting di akun media sosial keluarga Rafael. Mobil Rubicon disebut berada di lokasi kejadian saat Mario diduga menganiaya korban di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Baca juga: Kementerian memecahkan sisa-sisa kantor pajak
Menyusul kontroversi Rafael, Kementerian Keuangan pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki setidaknya 69 pegawai yang memiliki sumber kekayaan yang “tidak jelas”. Mereka tidak mengungkapkan identitas para pegawai tersebut atau apakah mereka semua adalah pejabat pajak di bawah kementerian.
Baik Kementerian Keuangan maupun KPK telah melakukan penyelidikan terhadap petugas bea cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang gaya hidupnya yang boros juga menarik perhatian di media sosial. “Kami di KPK hari ini memutuskan untuk mendalami laporan kekayaan (Eko),” kata Pahala, Rabu.
Sebagai bagian dari perintah Menteri Keuangan agar pejabat di bawah kementerian menjaga perilakunya di media sosial, Suahasil menambahkan, Eko juga diperiksa terkait kemungkinan pelanggaran etika. Untuk memudahkan penyidikan, saya instruksikan agar (Eko) dibebastugaskan, kata Wamenkeu.
Skandal ini terjadi ketika negara ini memasuki musim pajak tahunan, dengan jutaan pembayar pajak bersiap untuk mengajukan pengembalian pajak tahunan mereka sebelum batas waktu 31 Maret. Pemerintah memperkirakan pendapatan pajak akan meningkat sebesar 15,7 persen per tahun menjadi Rp 1,7 kuadriliun tahun ini, dibandingkan Rp 1,4 kuadriliun tahun lalu.