16 Februari 2023
PUTRAJAYA – Malaysia berada pada jalur yang tepat untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan ekonomi tetap berada pada kisaran empat hingga lima persen dan nilai ringgit lebih kuat, kata Menteri Perekonomian Rafizi Ramli.
Artinya, jika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 hingga 2025 berkisar empat hingga lima persen dan berjalan baik, maka kita sudah bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2026.
“Akan lebih baik (jika) pertumbuhan ekonomi kita melebihi lima persen dalam dua hingga tiga tahun, upaya untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi akan lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers mengenai kinerja ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) Malaysia. ) pertumbuhan 2022 di sini hari ini.
Dia mengatakan faktor lainnya adalah devisa, karena tingkat negara-negara berpenghasilan tinggi dalam dolar AS adalah PDB per kapita US$15.200.
“Jika nilai ringgit dalam satu hingga dua tahun ke depan lebih kuat dari nilai saat ini sebesar 4,3 terhadap dolar AS, maka hal tersebut juga akan mempercepat status negara tersebut menuju negara berpendapatan tinggi,” imbuhnya.
Sebelumnya, terkait kinerja perekonomian tahun 2022, Rafizi mengatakan kinerja Malaysia yang mencatatkan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 8,7 persen cukup menggembirakan dan mencerminkan ketahanan perekonomian negara tersebut.
Namun, kata dia, pertumbuhan tahunan yang baik harus dilihat bersamaan dengan pertumbuhan triwulanan pada kuartal I hingga kuartal IV tahun 2022 untuk memberikan gambaran utuh mengenai kinerja perekonomian negara.
“Lingkungan ekonomi global yang diperkirakan akan melambat dan tumbuh pada tingkat yang lebih lambat sebesar 2,9 persen pada tahun 2023 dibandingkan dengan 3,4 persen pada tahun 2022 kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja perekonomian negara.
“Dalam situasi di mana pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat pada tahun 2023 dan pertumbuhan triwulanan melambat selama empat kuartal berturut-turut pada tahun 2022, pemerintah perlu bersiap menghadapi lingkungan perekonomian yang lebih menantang,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ekonomi yang fokus pada dua faktor utama perekonomian rakyat, yaitu biaya hidup dan pendapatan, akan diberikan fokus utama dalam perencanaan perekonomian.
“Kementerian Perekonomian juga menempatkan kedua hal tersebut sebagai fokus dalam perbaikan kebijakan perekonomian negara dan program ekonomi kerakyatan yang mengikuti pendekatan pelaksanaan terpadu.
“Kebijakan terkait ketenagakerjaan rakyat akan dibawa ke National Economic Action Council (NEAC) yang diketuai oleh Perdana Menteri, agar kebijakan nasional selaras dengan target pertumbuhan gaji yang komprehensif untuk seluruh pekerja,” kata Rafizi.
Ia mengatakan pertemuan pertama NEAC diperkirakan akan digelar pada Maret 2023.
Selain itu, ia mengatakan Kementerian Perekonomian akan meluncurkan program Inisiatif Pendavan Rakyat (IPR) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pada 26 Februari 2023, dengan sasaran pertama adalah masyarakat miskin ekstrim dan keluarga B40 di seluruh Tanah Air. – Bernama