18 Mei 2023
BANGKOK – Partai Move Forward akan mengajukan 45 rancangan undang-undang untuk mengubah atau memperkenalkan undang-undang baru setelah parlemen dibuka kembali, kata seorang eksekutif partai.
Bencha Saengchantra, anggota parlemen dari partai Move Forward, mengatakan dalam sebuah posting Facebook pada hari Rabu bahwa 45 RUU tersebut bertujuan untuk mereformasi birokrasi dan menghapuskan layanan wajib militer.
Dalam postingannya, ia mengelompokkan 45 item tersebut menjadi delapan kelompok, sebagai berikut:
• 11 undang-undang politik: Move Forward akan berupaya untuk mengubah undang-undang yang relevan untuk memungkinkan diadakannya pertemuan penyusunan piagam baru, sehingga piagam baru yang berpusat pada masyarakat dapat ditulis.
Partai juga akan mengubah Undang-Undang Dinas Militer untuk mengakhiri wajib militer ke sistem sukarela. Bencha mengatakan jika undang-undang ini diamandemen dalam waktu satu tahun, pemuda Thailand tidak akan dipaksa mengikuti wajib militer tahun depan.
Dia mengatakan Move Forward juga akan mendorong rancangan undang-undang amnesti politik untuk mengembalikan keadilan bagi mereka yang berada di balik jeruji besi atas konflik politik sejak tahun 2006.
Bencha mengatakan bahwa RUU ini akan memberikan langkah pertama dalam menyelesaikan perpecahan politik yang mendalam di Thailand.
Dia mengatakan sebuah komite akan dibentuk untuk melihat kasus mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti.
Partai juga akan mengubah undang-undang tertentu untuk menghilangkan warisan hukum Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, serta mereformasi kepolisian dan angkatan bersenjata serta menjauhkan mereka dari politik sipil.
• 8 undang-undang tentang hak asasi dan kebebasan: Bencha mengatakan undang-undang ini adalah inti dari manifesto partai dan akan mendesak agar undang-undang tersebut diubah dalam 100 hari pertama.
Partai tersebut antara lain akan mengkampanyekan perubahan pasal 112 dan 116 KUHP dan UU Tindak Pidana Komputer.
Partai tersebut juga akan memperdebatkan pernikahan sesama jenis dan mendorong pemberlakuannya dalam waktu 100 hari setelah masa jabatan DPR yang baru. Partai juga akan mendorong rancangan undang-undang yang mendukung keberagaman seksual.
• 6 undang-undang tentang reformasi birokrasi: Antara lain, akan ada undang-undang baru yang mewajibkan lembaga pemerintah untuk mempublikasikan semua informasi dan membangun sistem yang efektif untuk mencegah korupsi.
Juga akan ada undang-undang baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan izin atau lisensi dari negara untuk mendorong desentralisasi kekuasaan administratif dan anggaran. Move Forward juga akan mendorong pemilihan gubernur provinsi, tambahnya.
• 8 undang-undang tentang reformasi pertanahan: Partai akan mendesak adanya amandemen untuk menyelesaikan sengketa pertanahan antara masyarakat dan negara, serta memberikan hak kepada petani untuk bertani di tanah mereka, dan lain-lain.
• 4 undang-undang tentang pelayanan publik: Amandemen ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk fasilitas air dan transportasi umum.
• 2 undang-undang ketenagakerjaan: Undang-undang terkait akan diamandemen untuk meningkatkan hak-hak pekerja.
• 4 undang-undang perekonomian: Move Forward akan mendorong pemberlakuan undang-undang minuman keras yang progresif, undang-undang untuk memungut pajak atas lahan yang luas dan undang-undang untuk memungut pajak dari orang kaya. Pemerintah juga akan mendorong amandemen Undang-Undang Perikanan sehingga nelayan lokal dapat mencari nafkah dengan nyaman.
• 2 undang-undang lingkungan hidup: Partai ini akan mendorong pemberlakuan undang-undang perubahan iklim untuk membatasi emisi karbon sehingga Thailand dapat mencapai tujuan net zero pada tahun 2050. Pemerintah juga akan mengubah undang-undang yang berkaitan dengan pengangkutan zat beracun.