24 Juli 2023
BANGKOK – Pheu Thai dan PPRP akan mengadakan konferensi pers pada pukul 16:30 setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan tertutup yang konon akan menetapkan syarat kerja sama.
Namun, sesaat sebelum pers dipanggil, para pengunjuk rasa menyerbu dengan marah, berteriak bahwa Pheu Thai tidak dapat membentuk aliansi dengan PPRP pimpinan Jenderal Prawit Wongsuwan dan Partai Persatuan Bangsa Thailand (UTNP) pimpinan Jenderal Prayut Chan-o-cha.
Prayut, dengan Prawit di sisinya, memimpin kudeta militer pada tahun 2014 dan menggulingkan pemerintahan terpilih Yingluck Shinawatra.
Protes tersebut dipimpin oleh Netiporn Sanehsangkhom, Thantawan Tuatulanon, Orawan Phupong dan Thanalop “Yok” Phalancha.
Mereka melemparkan bedak talk ke pemimpin Pheu Thai Cholnan Srikaew dan anggota parlemen PPRP Thamanat Prompow, saat mereka berjalan ke podium untuk berbicara kepada pers.
Para pengunjuk rasa mengatakan Pheu Thai harus tetap berpegang pada blok delapan partai awal dan tidak mendatangkan partai dari kubu lain, terutama PPRP dan UTNP.
Mereka juga menuntut untuk mengetahui apakah pemimpin Pheu Thai tersebut telah melupakan tindakan keras militer yang fatal terhadap pengunjuk rasa kaos merah pada tahun 2010 dan menuntut agar Cholnan mengundurkan diri sebagai pemimpin partai jika PPRP dan UTNP dimasukkan ke dalam koalisi mereka.
Setelah gangguan tersebut, baik pemimpin Pheu Thai maupun PPRP keluar.
Thamanat, yang merupakan asisten Prawit, dan Santi Promphat, sekretaris jenderal PPRP, dilaporkan tiba pada hari sebelumnya untuk menemui para eksekutif Pheu Thai.
Mereka diterima oleh wakil pemimpin Pheu Thai Phumtham Wechayachai dan sekretaris jenderal Prasert Chanruangthong.
Kedua pihak kemudian mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar setengah jam, hanya untuk disambut dengan serangan, ejekan, dan sorak-sorai ketika mereka muncul.
Cholnan kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak mengundang PPRP untuk bergabung dengan koalisi, tetapi untuk menyatakan posisinya dalam memilih calon PM Pheu Thai.
Dia mengatakan pengunjuk rasa punya hak untuk mengutarakan pendapatnya, namun dia mengkhawatirkan keselamatan wartawan dan tamu. Ia pun meminta maaf atas kejadian tersebut.
Santi kemudian menemui pers di kantor PPRP mengatakan pihaknya tidak bisa bekerja sama dengan Move Forward karena berencana mengubah pasal 112 KUHP. Berterima kasih kepada Pheu Thai yang mengundang partainya untuk mencari solusi atas kebuntuan politik, ia mengatakan kedua partai berterus terang dalam diskusi mereka.
“PPRP menegaskan mematuhi prinsip sistem demokrasi dengan Raja sebagai kepala negara. Pihak-pihak yang bekerjasama dengan PPRP tidak boleh menyentuh atau mengubah Pasal 112,” ujarnya. “Partai tidak dapat bekerja sama dengan Move Forward, karena partai ini mempunyai kebijakan dan Konstitusi menyatakan bahwa kita, sebagai warga Thailand, harus menghargai raja.”