6 Februari 2023
PHNOM PENH – Organisasi Pariwisata Nasional ASEAN (NTO) dan mitranya mengadakan pertemuan ke-57 di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 2-3 Februari untuk membahas promosi dan revitalisasi pariwisata di kawasan, serta menyepakati sejumlah prinsip.
Thong Rathasak, direktur jenderal Pengembangan Pariwisata dan Kerjasama Internasional Kementerian Pariwisata Kamboja, menggambarkan acara tersebut sebagai sebuah “sukses”.
Menurut Rathasak, pesertanya antara lain perwakilan dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Asia-Pacific Travel Association, ASEAN Tourism Association, ASEAN Tourism Research Association, dan US-ASEAN Business Council.
Acara ini merupakan pendahuluan dari Pertemuan Tingkat Menteri Pariwisata ASEAN ke-26 yang juga diadakan di Yogyakarta.
Ia menambahkan, LSM dan mitranya telah menyepakati berbagai strategi untuk mendukung pemulihan pariwisata di wilayah tersebut pascapandemi.
Pertama, mereka mendorong semua negara anggota untuk menerapkan Pedoman ASEAN tentang Keselamatan dan Kebersihan di Industri Pariwisata. Pedoman tersebut disetujui pada Pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN ke-25 pada bulan Januari tahun lalu. Mereka juga membahas hasil studi tentang saling pengakuan para profesional pariwisata.
“Mereka menyiapkan rencana untuk menyelesaikan implementasi Kerangka ASEAN tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada akhir tahun ini, dan meratifikasi protokol untuk mengubah perjanjian saling pengakuan,” tambahnya.
Para peserta juga membahas persiapan nota kesepahaman (MoU) dengan Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) yang akan mengidentifikasi cara untuk memperkuat peran pariwisata dalam hal pembangunan sosial ekonomi, khususnya di dunia pascapandemi.
Rathasak menambahkan, KTT Pariwisata ASEAN+3 ke-42 (China, Jepang dan Korea) dihadiri oleh ketua departemen pariwisata masing-masing dan Sekretariat ASEAN.
“Pertemuan tersebut mendorong implementasi 13 kegiatan di bawah Rencana Kerja Kerja Sama Pariwisata ASEAN+3 2021-2025. Hal ini juga mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas sejalan dengan Rencana Pemulihan Pariwisata ASEAN, yang diadopsi pada Pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN ke-25 di Provinsi Preah Sihanouk,” ujarnya.
“KTT ini juga merayakan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang. Jepang akan menjadi tuan rumah Pertemuan Dialog Khusus Menteri Pariwisata ASEAN-Jepang pada bulan Oktober tahun ini.
“Ini fokus untuk mendukung pemulihan pariwisata berkelanjutan di setiap negara. Masing-masing peserta sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia dan promosi pariwisata,” tambahnya.
Pertemuan Lembaga Pariwisata ASEAN-India ke-29 juga digelar. Sekitar 100 pejabat dari Lembaga Pariwisata ASEAN-India dan Sekretariat ASEAN hadir.
“Para peserta sepakat untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pariwisata ASEAN-India 2023-2027, dengan fokus pada rehabilitasi pariwisata, khususnya dalam hal pemasaran dan peningkatan kapasitas. Mereka juga berjanji untuk mendukung Kerangka ASEAN tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan serta Deklarasi Phnom Penh tentang Transformasi Pariwisata ASEAN untuk Pertumbuhan Sosial Ekonomi,” kata Rathasak.
“Mereka juga sepakat untuk mengintegrasikan India sebagai target pasar dalam strategi pemasaran mereka,” tambahnya.
Rathasak mengatakan pertemuan Institut Pariwisata Nasional ASEAN-Rusia dihadiri oleh ketua Institut Pariwisata Nasional ASEAN-Rusia dan perwakilan Sekretariat ASEAN.
“Mereka menyepakati tiga poin utama. Mereka akan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang digariskan dalam Rencana Kerja Pariwisata ASEAN-Rusia 2022-2024. Rencananya fokus pada rehabilitasi pariwisata di masing-masing negara, terutama melalui kegiatan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia,” tambahnya.
“Mereka juga menyatakan dukungannya terhadap Kerangka ASEAN tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, serta Deklarasi Phnom Penh tentang Transformasi Pariwisata ASEAN untuk Pertumbuhan Sosial Ekonomi. Terakhir, mereka sepakat untuk mendorong implementasi Deklarasi KTT Asia Timur tentang Pertumbuhan Ekonomi melalui Rehabilitasi Pariwisata yang diadopsi pada KTT Asia Timur ke-16 pada 27 Oktober 2021,” tutupnya.