4 April 2023
JAKARTA – Lima dari tujuh partai politik pro-pemerintah di legislatif diperkirakan akan membentuk aliansi besar untuk pemilihan presiden 2024 di tengah spekulasi ketegangan hubungan antara Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan pendirian partai politiknya sendiri.
Pertemuan elite partai yang melibatkan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) pada acara buka puasa pada hari Minggu membawa kesepahaman antara kedua aliansi mengenai kemungkinan ‘membangun koalisi yang cukup besar di sekitar kesatuan tiket presiden pada pemilu mendatang.
Lima parpol yang terlibat adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Yang jelas tidak hadir dalam pertemuan tersebut adalah Partai NasDem, yang mendukung tokoh oposisi Anies Baswedan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang memiliki cukup kursi di legislatif untuk maju sendiri dalam pemilihan presiden 2024.
“Sepertinya sudah ada kesepakatan dan kita berada pada gelombang yang sama dan kita bisa bekerja sama,” kata pemimpin Gerindra, Prabowo Subianto, kepada wartawan usai acara. Dia juga mengatakan rencana aliansi elektoral, jika terwujud, dapat mendukung pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi. “Kami sudah masuk Mengemas Timnya Jokowi kan?”
Baca juga: Analisis: PDI-P Pertimbangkan Pasangan Ganjar-Prabowo
Tanpa PDI Perjuangan?
Acara buka puasa politik tersebut terjadi setelah konflik tak terucapkan antara Presiden dan PDI-P, di mana ia menjadi salah satu anggotanya, terkait isu keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20 tahun 2023, yang dengan cepat berubah menjadi kejutan. hingga pencopotan Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA.
Meskipun ketidakhadiran NasDem disebabkan oleh keputusan partai tersebut untuk mendukung Anies, analis politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan bahwa ketidakhadiran PDI-P merupakan tanda meningkatnya keretakan antara partai dan Presiden Jokowi.
“Jokowi dan (Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) sudah lama terpecah belah,” kata Firman. Jakarta Post Senin. “Megawati punya kepentingan sendiri dan tetap memegang kekuasaan atas PDI Perjuangan, sedangkan Jokowi merasa meski tanpa dukungan partai, ia tetap bisa menggalang masyarakat setianya dan melindungi kepentingannya sendiri.”
Namun, politisi PDI-P Said Abdullah bersikeras bahwa Megawati menerima undangan pertemuan tersebut tetapi terpaksa melewatkan acara tersebut karena jadwal yang bentrok, menurut kantor berita Antara.
Baca juga: Kegagalan U-20 lebih merugikan Ganjar dibandingkan PDI-P, kata para analis
Mengubah dinamika
Indonesia awalnya akan menjadi tuan rumah turnamen U-20 pada bulan Mei sebelum FIFA membatalkannya minggu lalu, dengan alasan kehadiran Israel sebagai salah satu alasannya.
Pemerintah bermaksud menggunakan turnamen ini sebagai kesempatan untuk memulai reformasi sepak bola negaranya, dengan tujuan mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia senior di masa depan. Namun Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, keduanya anggota PDI-P, secara tegas menentang partisipasi Israel, meskipun PDI-P secara tradisional mendukung banyak inisiatif Presiden Jokowi.
Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan kontroversi U-20 telah menggeser dinamika antara PDI-P dan presiden.
“Sebelumnya (kontroversi U-20), hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan banyak naik turun,” kata Arya kepada wartawan. Pos Senin. Bahkan ketika Presiden Jokowi berupaya melepaskan diri dari pengaruh PDI-P, baik Firman maupun Arya yakin bahwa manuver partai di masa depan akan sangat menentukan masa depan usulan koalisi gabungan ini.
“Kita tunggu dan lihat saja, tapi kami berharap diskusi (antara kelima partai) akan lebih intens,” kata Prabowo.
Baca juga: Kegagalan U-20 menunjukkan jalan yang sulit di depan Jokowi
‘Pertandingan yang bagus’
Meskipun Jokowi bersikukuh bahwa perundingan koalisi berada di luar jangkauannya, namun presiden mengindikasikan bahwa hipotesis koalisi besar-besaran akan menjadi kepentingan publik. Koalisi (antara KIB dan KIR) bagus, tapi terserah ketua umum partai, kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai acara buka puasa. “Demi kebaikan bangsa dan masyarakat, akan lebih baik jika (para pihak) bisa bekerja sama.”
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menyampaikan terima kasih kepada Jokowi, presiden pertama yang mengunjungi markas PAN sepanjang sejarah partai tersebut, dan menegaskan kembali komitmen lima partai yang hadir untuk menjamin warisan pemerintahan Presiden Jokowi.
“Jika kita bisa mengkonsolidasikan semangat dan komitmen kita di tahun politik ini, maka kita bisa mewujudkan koalisi nasional yang kuat dan kokoh,” kata Zulkifli dalam pidatonya.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang pertama kali menyinggung gagasan koalisi besar-besaran saat a acara buka puasa di markas NasDem minggu lalu proposal itu juga didukung. “Kita semua adalah bagian dari koalisi pemerintah, termasuk DPR, dan kita semua siap melanjutkan program (pemerintahan Jokowi).”
Saat ini, koalisi anti-pemerintah mempunyai 471 dari 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, membentuk mayoritas super. (awww)