8 Agustus 2023
JAKARTA – Aktivis menuduh pemerintah provinsi Sumatera Barat dan kepolisian bertindak keras setelah serangkaian protes harian terhadap rencana pembangunan kilang minyak di provinsi tersebut berakhir pekan lalu dengan penangkapan lebih dari selusin pengunjuk rasa.
Menurut laporan media lokal, pengunjuk rasa dari desa Air Bangis, pemerintah Pasaman Barat, dibubarkan secara paksa oleh pemerintah setempat pada hari Sabtu dan digiring ke dalam bus, yang membawa mereka dari ibu kota provinsi, Padang, kembali ke kampung halaman mereka, yang terletak sekitar 250 kilometer jauhnya.
Insiden tersebut terjadi ketika segelintir pengunjuk rasa bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat dan perwakilan pemerintah daerah di kantor gubernur di Padang pada hari Sabtu.
Klip video yang beredar di media sosial menunjukkan petugas polisi menyerbu Masjid Agung Sumatera Barat, yang terletak tidak jauh dari kantor gubernur, di mana sebagian besar pengunjuk rasa, termasuk perempuan dan anak-anak, sedang menunggu hasil perundingan.
Para pengunjuk rasa telah mengadakan demonstrasi sejak Senin. Mereka menuntut pemerintah Sumatera Barat untuk terlibat dengan mereka dan mendengarkan kekhawatiran mereka mengenai rencana pembangunan kilang minyak di Air Bangis dan mengenai konflik lahan yang terjadi baru-baru ini antara petani kelapa sawit dan pemerintah daerah.
Berdasarkan pernyataan bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Persatuan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) pada Sabtu, sedikitnya 14 pengunjuk rasa ditangkap. oleh polisi.
“Tindakan polisi tersebut jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak memberikan kebebasan berekspresi padahal diamanatkan oleh konstitusi kita,” kata YLBHI.
Kelompok hak asasi manusia menuntut agar kepolisian Sumatera Barat segera membebaskan para pengunjuk rasa yang ditangkap, dan mereka juga meminta Kapolri, Jenderal. Listyo Sigit Prabowo melakukan penyelidikan internal atas kejadian tersebut.
Kepala Kantor Ombudsman RI Sumbar Yefri Heriani mengkritik Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang enggan menemui pengunjuk rasa.
Terlepas apakah dia mengabulkan tuntutan rakyat (agar proyek kilang minyak dicabut) atau tidak, sebagai gubernur, seharusnya (Mahyeldi) bertemu langsung dengan rakyat, kata Yefri, Minggu.
Sementara itu, Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Sumatera Barat melaporkan setidaknya ada empat jurnalis yang dilecehkan dan diintimidasi dalam insiden Sabtu lalu.
Intimidasi ini terjadi pada saat kekerasan terhadap jurnalis merajalela di tengah lemahnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan diberlakukannya undang-undang yang membatasi kebebasan sipil.
Berdasarkan laporan AJI tahun 2022, terjadi 61 serangan terhadap jurnalis dan media pada tahun lalu yang berdampak pada 97 korban. Serangan tersebut berkisar dari serangan digital, kekerasan dan penangkapan berbasis gender, hingga kriminalisasi dan sensor. Laporan tersebut mengatakan bahwa lebih dari sepertiga serangan dilakukan oleh polisi, tentara atau pejabat pemerintah.