5 April 2023
DHAKA – Perdana Menteri Sheikh Hasina kemarin meminta otoritas terkait untuk memasukkan pekerjaan rumah tangga perempuan yang tidak dibayar ke dalam produk domestik bruto (PDB) Bangladesh.
Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga sepanjang hidup mereka, namun pekerjaan mereka sudah lama tidak dilaporkan, kata Perdana Menteri.
Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di kementerian perencanaan, Menteri Perencanaan MA Mannan mengatakan pernyataan tersebut disampaikan perdana menteri saat memimpin pertemuan Komite Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional di Dhaka.
Mannan juga menyampaikan hasil laporan awal Survei Angkatan Kerja terbaru tahun 2022 dalam pertemuan tersebut.
Banyak negara maju di kawasan Nordik seperti Finlandia dan Norwegia telah mengakui kontribusi perempuan dalam rumah tangga, kata perdana menteri
Banyak negara maju di kawasan Nordik seperti Finlandia dan Norwegia telah mengakui kontribusi perempuan dalam rumah tangga, kata Hasina.
Sebagai tanggapan, menteri perencanaan mengatakan bahwa dia akan menugaskan Institut Studi Pembangunan Bangladesh untuk mengerjakannya.
Jika kontribusi perempuan diperhitungkan, PDB Bangladesh akan mencapai $900 miliar, kata Mannan.
Pada pertemuan tersebut, perdana menteri juga mengungkapkan kegembiraannya atas meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Bangladesh.
Prof Sharmind Neelormi dari departemen ekonomi Universitas Jahangirnagar menyambut baik langkah tersebut dan mengatakan bahwa hal ini merupakan masalah yang telah lama ditunggu-tunggu oleh negara.
“Tetapi hal ini tidak boleh terburu-buru dilaksanakan sebelum anggaran nasional negara yang akan datang untuk tahun anggaran 2023-24,” katanya.
Beberapa negara maju telah mengambil pendekatan yang tepat untuk memasukkan pekerjaan perempuan yang tidak dibayar ke dalam sistem akuntansi nasional mereka, katanya.
Lebih baik tidak terburu-buru, jika tidak maka akan menimbulkan kesalahan, tambahnya.
Pada pertemuan tersebut, perdana menteri juga menyambut baik peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Saat ini perempuan menempati sekitar 42,85 persen angkatan kerja, padahal sebelumnya hanya 36 persen.
Dalam catatan lain, perdana menteri meminta pihak berwenang terkait untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk merealisasikan tarif tol dari jalan raya setempat.
“Pemerintah sedang membangun infrastruktur dengan menghabiskan ribuan crores taka. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan agar tol dari jalan raya regional dapat direalisasikan minimal pada tarif minimum,” ujarnya.
Melalui ini, budaya membayar tol akan berkembang di masyarakat, tambahnya.
Perdana menteri juga menginstruksikan pihak berwenang untuk memastikan pemeliharaan jalan pedesaan, kata Mannan.
Menteri Perencanaan mengatakan pertemuan Ecnec hari itu menyetujui total 11 proyek yang melibatkan perkiraan biaya keseluruhan sebesar Tk 4,252.66 crore.
“Dari total biaya proyek, Tk 3.645,21 crore akan berasal dari kas negara sedangkan sisanya Tk 607,45 crore sebagai bantuan proyek (pinjaman luar negeri),” imbuhnya.
Dari 11 proyek yang disetujui, enam proyek merupakan proyek baru dan lima proyek revisi.