9 Maret 2023
JAKARTA – Pertamina mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah “memberhentikan dengan hormat” Dedi Sunardi, direktur dukungan bisnis di perusahaan induk energi milik negara. Dedi menjabat sejak Mei 2021.
Tempatnya akan diisi oleh Erry Widiastono, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina. Erry harus mempertahankan kedua posisi tersebut hingga raksasa migas itu memilih pengganti Dedi yang definitif.
“Sebagai perusahaan, kami berterima kasih kepada (Dedi) atas komitmennya selama menjabat posisi tersebut,” kata Vice President Corporate Communications Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Rabu.
Langkah itu dilakukan setelah kebakaran mematikan di depot Pertamina Plumpang di Jakarta Utara menewaskan sedikitnya 19 orang pada hari Jumat. Fasilitas tersebut memasok 25 persen kebutuhan bahan bakar Indonesia.
Api, yang dimulai dari pipa bahan bakar di depot sekitar pukul 20.00, dengan cepat menyebar ke rumah-rumah di sekitarnya dan membuat panik penduduk di daerah padat penduduk, sebelum petugas pemadam kebakaran memadamkan api pada Sabtu pagi.
Dirut Pertamina dipecat setelah terjadi insiden di masa lalu. Pada tahun 2018, presiden-direktur perusahaan saat itu Elia Massa Manik dipecat karena tumpahan minyak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur pemasaran Pertamina, direktur pengolahan, direktur manajemen aset dan direktur megaproyek petrokimia dan pengolahan juga dipecat.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pada hari Sabtu, seperti dikutip Tempo, bahwa dia tidak akan ragu untuk memecat direktur Pertamina lainnya karena kecelakaan berulang, mengatakan: “Jika perlu, saya akan melakukannya lagi”.
Namun, seruan untuk tindakan lebih keras juga dilontarkan, termasuk pemecatan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.
“Ini adalah sebuah tragedi. Siapa yang harus bertanggung jawab atas nyawa yang hilang? Harusnya Dirut Pertamina,” kata pakar energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, kepada Tempo, Minggu.
Dilema relokasi
Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menginstruksikan para pembantunya untuk mencari solusi terkait insiden tersebut, serta audit keamanan fasilitas milik negara di seluruh negeri yang menimbulkan bahaya serupa bagi masyarakat sekitar.
Seruan serupa juga dilontarkan anggota DPR di DPR hingga jadwal sidang dengan pimpinan Pertamina pada sidang berikutnya pada 13 Maret mendatang.
Solusi lain yang sedang dibahas antara lain memindahkan depo BBM keluar dari pemukiman warga, atau sekadar memindahkan warga sendiri ke lokasi yang jauh dari depot.
Pada hari Senin, Menteri Erick mengatakan dia lebih suka Pertamina memindahkan depot penyimpanan bahan bakar terintegrasi di Plumpang ke lokasi baru milik operator pelabuhan milik negara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Konstruksi akan dimulai pada akhir 2024, yang akan memakan waktu antara dua setengah tahun untuk menyelesaikannya,” kata Erick dalam pernyataan video usai rapat koordinasi.
Solusi itu sejalan dengan gagasan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat berkunjung ke posko pengungsian warga yang terlantar akibat bencana.
Sembari menunggu pembangunan, Erick menyarankan perluasan buffer zone di sekitar depo Plumpang sejauh 50 meter untuk menghindari kejadian serupa, yang mungkin membuat beberapa warga terpaksa mengungsi. Pengamanan serupa juga akan diterapkan di fasilitas Pertamina lainnya.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menentang rencana tersebut. Fasilitas penyimpanan bahan bakar harus tetap ada mengingat peran strategisnya dalam menyediakan pasokan bahan bakar untuk Jabodetabek, katanya, lebih memilih untuk merelokasi penduduk.
“Jangan dibalik. Plumpang didesain berada di kawasan dengan buffer zone-nya. Seharusnya tidak dipindahkan. Orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah itu yang harus dimukimkan kembali,” kata Luhut dalam sambutannya di acara TNI Angkatan Laut, Senin.
Luhut menjelaskan, pemerintah bisa memberi ganti rugi bagi mereka yang tergusur dari kawasan sekitar Plumpang atau memindahkan mereka ke rumah vertikal yang dibangun negara.
Menteri senior itu juga menyalahkan pejabat pemerintah sebelumnya yang dianggapnya bertanggung jawab mengeluarkan izin bagi warga di sekitar Plumpang untuk tinggal di kawasan itu.
“Hal ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Salah saja,” kata Luhut.
Insiden tersebut memicu kembali perdebatan tentang status hukum warga yang tinggal di sekitar depo Pertamina, dan berujung pada permainan saling menyalahkan yang melibatkan Gubernur Jakarta saat itu Anies Baswedan dan Jokowi, yang menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua tahun hingga 2014. .