6 Desember 2022
TOKYO – Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan sedang mempertimbangkan untuk menjadikan bantuan rumah tangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat dari pandemi virus corona sebagai kewajiban pemerintah daerah.
Rencana tersebut berlaku bagi rumah tangga yang telah mengambil pinjaman khusus pemerintah, yang diberikan tanpa bunga kepada mereka yang pendapatannya menurun akibat pandemi ini. Dengan harga barang yang terus meningkat, pemerintah memandang perlu untuk memberikan dukungan berkelanjutan, seperti membantu mereka membuat pembukuan rumah tangga atau mencari pekerjaan.
Pemerintah bermaksud meninjau undang-undang yang berlaku saat ini pada sesi Diet rutin tahun depan untuk mendukung kemandirian masyarakat yang menghadapi kemiskinan.
Pada akhir September tahun ini, total pinjaman khusus pemerintah sebesar ¥1,43 triliun telah dibayarkan sejak program pinjaman darurat dilaksanakan pada Maret 2020. Pembayaran kembali dimulai pada Januari 2023 dan dalam beberapa kasus bisa memakan waktu hingga 10 tahun.
Pemerintah dapat mengesampingkan pengembalian dana bagi rumah tangga yang tidak dikenakan pajak tempat tinggal. Menurut survei Dewan Nasional Kesejahteraan Sosial Jepang pada bulan Juli-Oktober, sekitar 30% rumah tangga yang pembayarannya dimulai pada bulan Januari mengajukan permohonan pengecualian. Meningkatnya biaya hidup telah menghalangi banyak dari mereka untuk memperbaiki keuangan rumah tangganya, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa banyak peminjam tidak akan mampu membayar kembali uangnya.
Mengingat keadaan ini, Kementerian Kesehatan menganggap penting bagi pejabat kota untuk memberikan nasihat dan dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan keuangan rumah tangga dalam jangka menengah dan panjang.
Undang-undang saat ini menetapkan bahwa kota yang memiliki kantor kesejahteraan, seperti prefektur dan kota yang ditunjuk oleh peraturan tersebut, memberikan bantuan untuk meningkatkan keuangan rumah tangga, namun hanya sekitar 70% dari 900 kota sasaran yang memberikan bantuan tersebut. Tinjauan undang-undang yang diusulkan akan menjadikan bantuan tersebut sepenuhnya wajib sehingga bantuan dapat diberikan di mana pun di negara ini.
Pejabat pemerintah daerah atau dewan kesejahteraan sosial memeriksa keuangan mereka yang telah mengambil pinjaman khusus, dengan izin mereka, dan membantu mereka membuat buku rekening rumah tangga. Jika perlu, petugas dapat menyarankan mereka untuk mencari pekerjaan yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi atau pindah ke rumah yang harga sewanya lebih murah. Mereka juga memberikan semangat kepada mereka yang masih tertinggal utang dan pajak karena kesulitan dalam melunasi utangnya.