17 Februari 2023
JAKARTA – Serikat pekerja dan aktivis hak-hak pekerja berencana kembali menggelar demonstrasi dan pemogokan nasional untuk menentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang kontroversial tentang penciptaan lapangan kerja yang diperkenalkan dalam rapat paripurna DPR pada bulan Maret.
Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada hari Kamis menyatakan kekecewaannya karena anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR mendukung Perppu tersebut dan mengatakan bahwa 5 juta pekerja akan berpartisipasi dalam demonstrasi massal dan pemogokan di berbagai kota.
“Kami sedang mempersiapkan protes besar-besaran yang akan dimulai di 34 provinsi pada akhir Februari. Jika tidak diindahkan, maka serikat pekerja akan mempertimbangkan untuk melakukan mogok kerja secara nasional,” kata Iqbal dalam jumpa pers, Kamis.
DPR berencana untuk mengesahkan Perppu tersebut dalam sidang paripurna pada bulan Maret setelah dokumen setebal 1.117 halaman tersebut mendapatkan dukungan mayoritas dari Baleg pada akhir pertemuan dua hari antara anggota parlemen dan pemerintah pada Rabu malam, dengan seluruh partai pro-pemerintah dengan tegas menyetujuinya. mendukung keputusan pemerintah sejak awal.
Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada bulan Desember 2022 untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang juga kontroversial, yang dinyatakan “inkonstitusional bersyarat” oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 karena menggunakan metode omnibus yang tidak dikenal dengan mengesahkan beberapa undang-undang sekaligus untuk ditinjau. dan dibahas. dengan partisipasi masyarakat yang minim. Pengadilan memerintahkan pemerintah dan DPR untuk mengulang proses pembuatan undang-undang dalam waktu dua tahun atau akan dicabut secara permanen. Sebaliknya, pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut setelah berselisih dengan anggota DPR dengan mengeluarkan undang-undang lain yang memperbolehkan penggunaan metode omnibus.
Namun, Perppu tersebut harus mendapat persetujuan paripurna DPR setelah ditandatangani Presiden untuk menjadi undang-undang tetap.
Kebijakan setebal 1.117 halaman tersebut mendapatkan dukungan mayoritas terhadap Baleg pada akhir pertemuan dua hari antara anggota parlemen dan pemerintah pada Rabu malam, dengan semua partai pro-pemerintah sangat mendukung keputusan pemerintah sejak awal.
“Kami mengadakan sidang pleno pada hari Selasa untuk menutup periode sidang ini. Kemudian kami akan istirahat hingga Maret. Mungkin minggu pertama setelah reses, kalau semuanya sudah siap, (Perppu) akan dibawa ke paripurna, ”kata Wakil Ketua Baleg M Nurdin, seperti dikutip Harian Kompas.
Pemerintah mengatakan Perppu tersebut harus memenuhi “kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi krisis ekonomi global dan resesi global, serta kebutuhan untuk mencegah dampak peningkatan inflasi dan ancaman stagflasi”.
Namun kelompok masyarakat menuduh pemerintah mengabaikan perdebatan yang wajar di legislatif dalam menerbitkan Perppu. Selain karena Perppu yang terkesan muncul begitu saja, mereka juga mengeluarkan ketentuan yang dianggap kurang menguntungkan kepentingan buruh.
Di antara yang mengkritik adalah dua partai oposisi di DPR, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang pada awal Januari lalu, tak lama setelah Jokowi menandatangani Perppu, menyebut proses penerbitan Perppu tersebut sebagai “bencana konstitusi”.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili pemerintah pada rapat Rabu itu menampik tudingan bahwa pembahasan Perppu dilakukan secara terburu-buru. Ia mengatakan ada batasan waktu dalam pembahasan dan harus dalam satu masa sidang DPR.
“Tidak ada yang namanya terburu-buru. Presiden mengirimkan surat (meminta persetujuan DPR) pada awal Januari. Permusyawaratannya harus dalam satu kali sidang. Ada batasan waktunya,” kata Airlangga kepada wartawan.
Airlangga pun memberikan kepastian mengenai kepastian hukum Perppu tersebut dan mengatakan para pengambil kebijakan mengikuti putusan pengadilan.
Sekelompok mahasiswa, aktivis, dan sejumlah kelompok buruh kini tengah menggugat Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Said Iqbal dari KSPI, yang juga Ketua Umum Partai Buruh, partai pendatang baru pada pemilu legislatif 2024, juga mempertimbangkan untuk melancarkan kampanye internasional untuk menekan DPR agar tidak mengesahkan Perppu. Dia mengatakan, negara lain bisa saja melihat Perppu sebagai preseden pembuatan peraturan yang merugikan hak buruh.
“Sebagai wakil anggota badan pengatur Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), saya akan mengunjungi kantor pusat mereka di Jenewa pada bulan Maret untuk meminta dukungan mereka dalam melancarkan kampanye melawan pemerintah Indonesia mengingat bahaya yang ditimbulkan Perppu terhadap pekerja di dunia internasional.”