7 September 2022
JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan menyatakan akan memenuhi panggilan pengadilan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan awal dugaan suap seputar balap motor listrik Formula E, salah satu program andalannya yang telah lama menjadi bahan perdebatan politiknya. musuh.
Anies, yang dianggap sebagai penantang terkuat kandidat pro-pemerintah pada Pilpres 2024, mengaku dijadwalkan memberikan pernyataan terkait ajang olahraga internasional tersebut kepada lembaga antirasuah tersebut pada Rabu pagi.
“Jika Tuhan berkehendak (Insya Allah) Saya akan menuruti (permintaan somasi) dan saya akan membantu memperjelas semuanya. Saya dipanggil hanya untuk memberikan keterangan soal Formula E, itu saja,” kata Anies kepada wartawan, Selasa.
Penyidik KPK mendalami dugaan seputar balapan listrik Formula E di Jakarta sejak November tahun lalu. Mereka mewawancarai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan dua anggota dewan kota dari Komisi E yang membidangi kesejahteraan masyarakat, Syahrial dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Ahmad Firdaus, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, yang memperkenalkan gubernur yang akan keluar itu kepada penyelenggara Formula E, juga diperiksa oleh komisi antirasuah untuk dimintai klarifikasi.
“Dalam penyidikan suatu perkara, penyidik KPK bisa memanggil siapa saja untuk dimintai konfirmasi dan klarifikasi. Pemanggilan Anies diperlukan agar KPK dapat memperoleh gambaran utuh atas kasus dugaan korupsi tersebut,” kata Ali Fikri, Juru Bicara KPK, pada Selasa.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dengan baik (dengan KPK) sehingga proses peradilan dapat berjalan efektif dan efisien,” imbuhnya.
Kasus bermuatan politik?
KPK yang bukan lagi lembaga independen namun berada di bawah pengawasan Presiden berdasarkan UU KPK Revisi 2019, menepis tudingan adanya campur tangan politik dalam pengusutan program andalan Anies.
“Kami bekerja profesional,” kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan di kantor pusat KPK saat ditanya soal pemeriksaan Anies, Selasa.
Namun, para analis mencatat bahwa tuduhan korupsi yang dilontarkan terhadap Anies oleh lawan-lawannya mungkin bermotif politik dan bahwa panggilan pengadilan KPK mungkin dianggap bersifat politis jika dilihat dari waktunya.
“Sulit untuk menghapus kesan politik dari panggilan pengadilan Anies,” kata Noory Okthariza, peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS). “Anies satu-satunya (calon presiden) di luar koalisi pro-pemerintah.”
Anies secara konsisten menempati peringkat tiga besar kandidat presiden dalam beberapa jajak pendapat elektabilitas.
Menurut survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Minggu, Anies berada di urutan ketiga calon terpilih (19,3 persen) setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (24,5 persen) dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto (21,3 persen).
Berbagai partai seperti Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beraliran Islam, melontarkan gagasan untuk mencalonkan Anies pada tahun 2024, meski masih belum jelas apakah Anies bisa meraih nominasi tersebut.
Namun, panggilan pengadilan tersebut sepertinya tidak akan merugikan peluang Anies terpilih, setidaknya untuk saat ini, kata para analis. “
Selama belum ada kejelasan kasus korupsi seputar pemilu, tudingan itu tidak akan mempengaruhi pencalonan Anies. Justru bisa membuat masyarakat sinis dengan motif KPK memanggil Anies dan bersimpati kepada gubernur,” kata Noory.
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengamini hal tersebut, dengan mengatakan: “Jika Anies bisa membuktikan tidak ada korupsi selama penyelenggaraan Formula E, maka popularitasnya akan semakin meningkat.”
Trah yang kontroversial
Balapan Formula E di Jakarta telah diwarnai dengan permasalahan dan kontroversi sejak diumumkan pada tahun 2019. Balapan listrik – yang awalnya dijadwalkan berlangsung pada tahun 2020 – harus ditunda selama dua tahun karena pandemi COVID-19.
Selama penundaan dua tahun, pemerintah Jakarta kesulitan menemukan lokasi untuk menyelenggarakan lomba tersebut dan mencari sponsor swasta dan pemerintah untuk membiayai acara tersebut.
Acara olahraga tersebut juga menjadi ajang politik bagi oposisi politik Anies, dengan para kritikus yang terus-menerus menyatakan keraguan tentang kemampuan finansial dan teknis pemerintah Jakarta untuk menyelenggarakan kompetisi balap motor tersebut.
Pada bulan Agustus tahun lalu, anggota dewan kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) – keduanya merupakan kritikus keras terhadap Anies – memulai petisi untuk mempertanyakan Anies tentang balapan Formula E.
Namun upaya tersebut gagal setelah anggota dewan dari tujuh partai tersisa di DPRD Jakarta menolak usulan tersebut.
Meski sempat menuai kontroversi, saat ajang olahraga tersebut digelar di Pantai Ancol, Jakarta Utara pada bulan Juni, sebagian besar dianggap sukses besar. Sekitar 22.000 tiket dan berbagai merchandise terjual habis sekitar seminggu sebelum acara, menurut penyelenggara. (aww)