19 Agustus 2022

DHAKA – Perdana Menteri Sheikh Hasina dengan tepat mengatakan kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, bahwa pengungsi Rohingya di Bangladesh pada akhirnya harus kembali ke Myanmar. Sudah hampir lima tahun sejak militer Myanmar melakukan kampanye genosida terbaru terhadap etnis Rohingya, yang memaksa sekitar satu juta dari mereka mengungsi ke Bangladesh untuk mencari keselamatan. Bagi negara dengan sumber daya terbatas seperti kita, menampung begitu banyak pengungsi selama lima tahun merupakan sebuah tantangan besar.

Komisaris Tinggi PBB, sembari mengungkapkan kekecewaannya atas tidak adanya kemajuan dalam proses repatriasi, memperingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap meningkatnya retorika anti-Rohingya di Bangladesh, termasuk stereotip dan kambing hitam atas etnis Rohingya sebagai sumber kejahatan dan masalah lainnya. Ini adalah poin penting yang perlu didiskusikan. Pertama, setiap orang harus mengakui bahwa keadaan yang terjadi saat ini bukanlah kesalahan pihak Rohingya. Sebaliknya, mereka adalah korban tindakan biadab yang dilakukan tentara Myanmar dan ekstremis. Namun, kenyataan bahwa kehadiran mereka yang tak terbatas di sini dapat menimbulkan pemikiran negatif juga harus diakui. Namun, pemikiran seperti ini tidak menguntungkan siapa pun, kecuali mungkin mereka yang ingin mengeksploitasi kerentanan mereka atau mereka yang bertanggung jawab menciptakan krisis, karena fokusnya beralih dari mereka ke Rohingya dan tuan rumah mereka. Namun hal ini membuat repatriasi cepat menjadi lebih penting.

Komisaris Tinggi PBB juga dengan tepat menyatakan bahwa repatriasi harus dilakukan segera setelah kondisi keselamatan mereka di Myanmar terjamin. Jika tidak, akan semakin banyak nyawa warga Rohingya yang hilang, dan mereka yang mampu bertahan dari kebrutalan tentara Myanmar akan kembali terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Namun di sinilah komunitas internasional, termasuk PBB, harus memainkan peran yang lebih besar. Adapun di Myanmar, saat ini negara tersebut tidak mempunyai insentif untuk menciptakan kondisi yang aman bagi warga Rohingya – karena masyarakat Rohingyalah yang terpaksa hidup dalam kondisi yang tidak dapat dipertahankan dan sulit, dan Bangladeshlah yang harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, komunitas internasional harus memberikan tekanan efektif pada Myanmar untuk mengubah strateginya terhadap Rohingya.

Bangladesh mungkin mampu menampung pengungsi Rohingya selama satu atau dua tahun lagi, asalkan negara tersebut menerima bantuan rutin untuk pengungsi Rohingya. Namun harus ada batas waktu yang pasti untuk pemulangan mereka. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera berupaya mewujudkan hal ini.