27 Januari 2023
JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan penyesalannya atas kerusuhan mematikan baru-baru ini di fasilitas peleburan yang dikuasai Tiongkok di Sulawesi Tengah, namun menyusul permintaan Tiongkok untuk meningkatkan keamanan dan “fasilitasi kebijakan”, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada investor mana pun. .
Bahlil mengatakan pada hari Selasa bahwa kementerian “tidak akan pernah” menawarkan perlakuan istimewa kepada perusahaan asing mana pun jika tidak ada undang-undang atau peraturan yang mewajibkan hal tersebut.
Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 14 Januari di sebuah fasilitas di Morowali, Sulawesi Selatan, yang dijalankan oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), merenggut nyawa seorang warga negara Tiongkok dan seorang pekerja Indonesia, yang menarik perhatian pejabat dari kedua negara.
“Tidak boleh ada sepatah kata pun lagi mengenai kami memberikan karpet merah kepada investor asing tertentu,” kata Bahlil dalam konferensi pers.
Kebijakan ekonomi Indonesia, katanya, akan mengikuti doktrin “bebas dan aktif” yang sama dengan yang mengatur kebijakan luar negerinya.
Doktrin ini bertujuan untuk mencegah negara tersebut mengawinkan dirinya dengan kekuatan besar dunia sehingga negara tersebut dapat secara mandiri menentukan posisinya di panggung internasional.
Kebijakan ini bermula dari pidato mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta pasca kemerdekaan yang bertajuk “Mendayung di Antara Dua Terumbu Karang,” di mana ia memperingatkan negara baru tersebut untuk tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat atau Uni Soviet.
“Tidak ada satu negara pun yang bisa ikut campur di Indonesia,” lanjut Bahlil.
Bahlil mengatakan, kerusuhan di Morowali merupakan penyesalan semua pihak dan telah mengirimkan tim untuk menganalisis kejadian tersebut.
Situasi tersebut, tambahnya, menjadi “titik evaluasi” bagi manajemen perusahaan, pekerja asing dan domestik, pemerintah, dan aparat keamanan yang bertugas di wilayah tersebut.
Bahlil meminta para pihak untuk tidak terlibat dalam “permainan saling menyalahkan” dan malah mengevaluasi diri mereka sendiri, dengan menyatakan bahwa “gesekan” di tempat kerja adalah fenomena umum.
“Kita harus adil terhadap semua pihak, adil terhadap buruh, adil terhadap investor, dan adil terhadap negara,” kata Bahlil. “Karena ketiga pihak ini pasti terkena dampak positif dari investasi.”
Pada hari yang sama, Kementerian Investasi menerbitkan laporan investasi setahun penuh tahun 2022, yang menemukan bahwa Tiongkok daratan dan Hong Kong bersama-sama menyumbang 31 persen penanaman modal asing (FDI) di Indonesia pada tahun lalu, yang merupakan kontribusi terbesar menurut negara. Sementara itu, Amerika Serikat turun dari posisi keempat menjadi keenam dalam hal FDI, dengan $3,02 miliar, meskipun investasinya meningkat sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya.
Tiongkok juga merupakan mitra ekspor dan impor terbesar Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Komentar Bahlil muncul setelah Menteri Luar Negeri China Qin Gang berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi pada 19 Januari.
Qin mengatakan kepada rekannya bahwa Tiongkok “mendorong lebih banyak perusahaan Tiongkok yang berkualitas” untuk berinvestasi di Indonesia, menurut pernyataan di situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Ia menambahkan bahwa ia berharap Indonesia akan “memberikan lebih banyak jaminan keamanan dan fasilitasi kebijakan”.
Dalam pernyataan tersebut, Retno menjawab bahwa Indonesia “sangat menghargai” investasi Tiongkok dan akan “melakukan segala upaya” untuk menjamin keselamatan proyek-proyeknya dan masyarakat di negara tersebut.
“Kami membahas berbagai isu kerja sama bilateral kami dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan Indonesia-China,” tulis Retno di Twitter pada 20 Januari.
Santo Darmosumarto, Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri, membenarkan adanya diskusi antara Menlu Indonesia dan Tiongkok mengenai berbagai isu, termasuk kerja sama perdagangan dan investasi.
Dalam panggilan tersebut, “Retno berbicara tentang komitmen berkelanjutan pemerintah untuk mendorong iklim yang kondusif bagi setiap proyek asing yang dilakukan di Indonesia,” kata Santo kepada Post pada hari Rabu.
Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia mengatakan dalam siaran pers terpisah yang dirilis pada 17 Januari bahwa insiden di Morowali telah mengakibatkan kerugian ekonomi dan kepentingan Indonesia dan Tiongkok terancam karenanya. Pernyataan tersebut menyatakan apresiasi atas upaya pemerintah untuk menyelidiki masalah ini.
“Kedutaan berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan sah warga negara dan perusahaan Tiongkok di Indonesia,” tulis kedutaan.
Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, analis Bank Mandiri, menilai investor Tiongkok akan lebih “berhati-hati” berinvestasi di Indonesia di masa depan.
Pertimbangan hukum dan keamanan “sangat penting”, tambahnya, karena sebagian besar kontrak fasilitas hilir mineral yang dibuat oleh perusahaan Tiongkok mencakup ketentuan bagi pekerja Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pengoperasian pabrik.
“Investasi (Tiongkok) mungkin menurun, tapi tidak terlalu parah, karena pemerintah cepat menangani masalah ini,” kata Ahmad.