Rencana koalisi AS menempatkan Jepang di kursi panas di tengah meningkatnya ketegangan mengenai Iran.
Pemerintah Jepang bermaksud mengumpulkan informasi dari otoritas AS dan dengan hati-hati mempertimbangkan tanggapannya terhadap rencana AS untuk membentuk koalisi guna melindungi perairan di Timur Tengah, termasuk Selat Hormuz, menurut sumber. Rencana AS ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan terkait Iran.
Beberapa sumber pemerintah Jepang mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat belum secara resmi membahas koalisi dengan Jepang. Banyak orang di pemerintahan bersikap hati-hati, dan salah satu pejabat senior Kementerian Pertahanan mengatakan: “Serangan terhadap kapal tidak terjadi berulang kali. Situasi ini tidak mengharuskan kami mengirim kapal angkatan laut.”
Meskipun undang-undang terkait keamanan yang mulai berlaku pada tahun 2016 telah memperluas cakupan kegiatan Pasukan Bela Diri, hambatan besar masih tetap ada terkait penempatan personel SDF.
SDF dapat memberikan dukungan logistik seperti pengisian bahan bakar dan menyediakan transportasi ketika pasukan multinasional mengatasi situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan komunitas internasional. Namun, anggota SDF tidak dapat terlibat dalam kegiatan yang mungkin melibatkan penggunaan kekuatan, dan hanya dapat memberikan dukungan logistik melalui resolusi Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB.
“(Koalisi) sepertinya tidak akan didasarkan pada resolusi PBB sebelumnya mengenai sanksi terhadap Iran,” kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri, yang mengisyaratkan bahwa resolusi baru diperlukan agar SDF dapat memberikan dukungan logistik kepada koalisi yang direncanakan.
Berdasarkan undang-undang anti-pembajakan, Pasukan Bela Diri Maritim saat ini beroperasi di perairan Somalia untuk melindungi kapal dari bajak laut.
Namun, aktivitas SDF hanya terbatas pada antipembajakan berdasarkan hukum. Pandangan umum adalah bahwa akan sulit untuk menerapkan undang-undang yang memungkinkan SDF beroperasi di Selat Hormuz, tempat Iran diduga terlibat dalam serangan kapal tanker.
Jepang, yang secara tradisional menjaga hubungan persahabatan dengan Iran, menghadapi keputusan sulit jika bergabung dengan koalisi. Perdana Menteri Shinzo Abe mengunjungi Iran pada 12 dan 13 Juni dan bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Iran Hassan Rouhani.
Abe sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan Rouhani di sela-sela Majelis Umum PBB pada bulan September. Namun, Iran kemungkinan akan bereaksi negatif jika Jepang bergabung dengan koalisi atas perintah Amerika Serikat.