Berhati-hatilah karena beberapa kandidat mungkin masih didiskualifikasi.
Lebih dari lima minggu setelah pemilihan umum pertama di negara itu dalam lima tahun terakhir, Komisi Pemilihan Umum (EC) kemarin mendukung 349 calon anggota DPR dari daerah pemilihan yang berhasil, dari 350 kursi yang diperebutkan.
Lowongan tersebut ditujukan untuk daerah pemilihan di provinsi Chiang Mai yang akan mengadakan pemilu lagi akhir bulan ini setelah kandidat pemenang didiskualifikasi, kata wakil sekretaris jenderal Komisi Eropa Sawang Boonmee.
Namun belum semua calon dari 349 anggota parlemen tersebut lolos, kata Sawang, seraya menambahkan bahwa diskualifikasi masih mungkin terjadi bahkan setelah mereka masuk Parlemen.
Saat ini terdapat sekitar 40 kasus yang sedang diselidiki oleh Komisi Eropa yang melibatkan kecurangan pemilu, yang dapat mengakibatkan diskualifikasi.
Jika terbukti bersalah, MLA yang didukung akan kehilangan kursinya dan dihukum, tambahnya.
Besok, badan tersebut akan mengumumkan 150 calon anggota parlemen yang berhasil masuk dalam daftar partai yang akan mengisi sisa dari 500 anggota dewan yang beranggotakan 500 orang, katanya.
Namun, perselisihan mengenai metode yang akan digunakan Komisi Eropa untuk menghitung kursi dalam daftar partai masih bergantung pada keputusan mahkamah konstitusi.
Sawang mengatakan Komisi Eropa mempunyai waktu hingga besok untuk mengumumkan hasil pemilu sebagaimana diatur oleh Konstitusi.
Komisi Eropa telah memilih metode yang akan digunakan untuk menghitung kursi dalam daftar partai setelah mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan, katanya, namun menolak menjelaskan lebih lanjut.
Sementara itu, Partai Pheu Thai yang anti-junta menuntut agar lembaga pemungutan suara memilih metode yang tidak memberikan kursi kepada partai-partai kecil.
Laddawan Wongsriwong, juru bicara Pheu Thai, kemarin menyerahkan surat lain kepada Komisi Eropa di mana ia memohon agar ia menghormati Konstitusi dan menggunakan metode perhitungan yang konstitusional.
Metode yang dipertimbangkan oleh Komisi Eropa adalah dengan memberikan kursi kepada sebanyak 27 partai, sementara Pheu Thai menyatakan bahwa hanya 16 partai yang berhak mendapatkan kursi di Parlemen.
Piyabutr Saengkanokkul, sekretaris jenderal Partai Maju Masa Depan, mengirim pesan serupa ke Komisi Eropa kemarin, bersikeras bahwa hanya partai yang memenangkan setidaknya 71.000 suara yang berhak mendapatkan kursi anggota parlemen dalam daftar partai.
Piyabutr, mantan profesor hukum, mengatakan akan menjadi inkonstitusional jika Komisi Eropa memutuskan untuk menafsirkan undang-undang tersebut sedemikian rupa sehingga mengalokasikan kursi kepada partai-partai kecil yang tidak memenuhi persyaratan.
Menggunakan metode ini akan merugikan Future Forward, yang bisa kehilangan tujuh kursi atau sekitar 600.000 suara, katanya, seraya menambahkan bahwa partainya akan menuntut Komisi Eropa karena melalaikan tugas jika situasi seperti itu muncul.