27 November 2018
Korea akan terus menerapkan kebijakan bebas nuklir meskipun ada gerakan pro-nuklir di Taiwan.
Korea akan mempertahankan sikapnya terhadap kebijakan anti-nuklirnya di tengah perdebatan sengit mengenai referendum terbaru Taiwan yang mendukung pencabutan penghentian penggunaan nuklir, menurut seorang pejabat senior pemerintah di Kementerian Energi pada hari Senin.
“Taiwan tampaknya telah memutuskan untuk meninggalkan kebijakan anti-nuklirnya setelah terjadi pemadaman listrik besar-besaran pada Agustus tahun lalu. Meskipun arah kebijakan kami agak mirip dengan Taiwan, terdapat juga perbedaan,” kata seorang pejabat senior Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi, yang tidak ingin disebutkan namanya, kepada wartawan pada hari Senin.
“Meskipun kami akan merujuk pada kasus Taiwan, kami (tetap) akan mempromosikan kebijakan peralihan energi dengan memperkuat komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Taiwan – bersama dengan Jerman – adalah salah satu negara yang telah distandarisasi oleh pemerintahan Moon Jae-in mengenai kebijakan bebas nuklir negara tersebut. Namun, karena pemadaman listrik besar-besaran tahun lalu menyebabkan meningkatnya kecemasan di kalangan masyarakat Taiwan mengenai masalah pasokan listrik, negara tersebut mengadakan referendum pada hari Sabtu untuk menentukan nasib sumber energi tersebut.
Hasilnya, 5.895.560 suara diberikan untuk mendukung pencabutan penghentian penggunaan nuklir, yang merupakan 59 persen dari total suara, menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat Taiwan pada hari Minggu.
Kementerian Energi Korea mengatakan tampaknya tidak tepat untuk menerapkan kasus Taiwan secara langsung ke Korea.
Korea memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang cukup untuk menyediakan listrik jangka panjang, sehingga memiliki lebih banyak ruang untuk penghentian penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir secara stabil, kata pejabat senior tersebut.
Saat ini terdapat 24 pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea, enam di antaranya sedang diperiksa. Lima pabrik baru sedang dibangun. Di Taiwan, terdapat dua pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi.
Korea bertujuan untuk sepenuhnya menghentikan pembangkit listrik tenaga nuklir di negaranya pada tahun 2082 sebagai bagian dari rencana negara bebas nuklir untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi nuklir. Oleh karena itu, pengoperasian seluruh PLTN tidak akan diperpanjang setelah masa operasinya habis.
Pejabat senior tersebut juga mengatakan, “Kami tidak memiliki rencana untuk mengadakan survei bersama untuk menanyakan kepada publik tentang kebijakan pemerintah mengenai transisi energi (dengan Asosiasi Tenaga Nuklir Korea).”
“Pengambilan keputusan berdasarkan survei mungkin benar, namun sepertinya tidak tepat untuk kebijakan peralihan energi,” ujarnya.
Pekan lalu, Asosiasi Nuklir Korea mengusulkan agar pemerintah melakukan survei bersama mengenai kebijakannya setelah pemerintah meragukan kredibilitas hasil survei terbaru asosiasi tersebut. Survei yang dilakukan oleh asosiasi tersebut menunjukkan 68 persen masyarakat mendukung pemeliharaan atau perluasan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Hal ini berbeda dengan survei lain yang dirilis pada bulan Juni oleh Hyundai Research Institute yang dikelola swasta yang menunjukkan 84,6 persen responden menyetujui kebijakan pemerintah untuk mengurangi pembangkit listrik tenaga nuklir.