21 Desember 2018
Presiden mengatakan kedua negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah Korea Utara.
Kementerian Pertahanan Nasional akan mempercepat reformasi militer dan proses meredakan ketegangan militer dengan Korea Utara pada tahun mendatang, kementerian tersebut melaporkan kepada Presiden Moon Jae-in pada hari Kamis.
Dalam pengarahan tahunan mengenai tujuan kebijakan, Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya akan memulai persiapan pengalihan kendali operasional masa perang dari AS pada tahun 2019.
Dalam pengarahan tersebut, Moon mengatakan militer mempunyai peran penting dalam keamanan nasional dan kebijakan sosialnya, dan menyerukan tentara yang lebih kuat dan lebih siap.
Menekankan bahwa situasi di Semenanjung Korea adalah situasi “perdamaian tentatif” dan bahwa negara tersebut harus tetap waspada sampai proses perlucutan senjata selesai, Moon meminta militer untuk memperkuat kemampuannya.
“Situasi keamanan di sekitar Semenanjung Korea berubah dengan cepat, dan militer kita harus menjadi lebih kuat melalui reformasi militer yang cepat,” kata Moon.
Merujuk pada peningkatan anggaran pertahanan, Presiden terus menekankan pentingnya teknologi dalam pertahanan. Anggaran pertahanan tahun depan ditetapkan sebesar 46,7 triliun won ($41,3 miliar), naik 3,5 triliun won dari tahun ini.
Ia juga menekankan pentingnya aliansi Korea Selatan-AS dan menyerukan kerja sama yang erat dengan AS dalam menangani isu-isu terkait Korea Utara, termasuk penerapan perjanjian militer antar-Korea.
Sebagai bagian dari rencana kerja sama militer antar-Korea, Kementerian Pertahanan mengatakan akan melanjutkan penghapusan pos penjagaan dari Zona Demiliterisasi, dan berupaya membentuk komite militer antar-Korea pada tahun depan.
Kedua Korea masing-masing membongkar 11 pos penjagaan DMZ tahun ini, dan sepakat untuk menghapus semua fasilitas tersebut dari wilayah perbatasan.
Saat ini, Korea Utara memiliki sekitar 160 pos penjagaan, sedangkan jumlah pos penjagaan Korea Selatan berjumlah sekitar 60.
Mengenai komite militer antar-Korea, kementerian pertahanan mengatakan pihaknya berencana untuk meluncurkan badan tersebut pada paruh pertama tahun depan.
Terkait reformasi militer, Kementerian Pertahanan menyatakan angkatan bersenjata akan direstrukturisasi untuk meningkatkan penggunaan teknologi terkini.
Rencananya, tentara akan membentuk komando operasi darat pada bulan Januari. Unit-unit di bawah komando baru akan mencakup brigade artileri.
Rencana reformasi juga akan memperluas unit anti-teroris, sementara unit yang mengoperasikan pesawat tak berawak di ketinggian tinggi dan sayap tempur dengan jet F-35A akan dibentuk di Angkatan Udara.
Selain itu, jumlah jenderal akan berkurang menjadi 360 pada tahun 2022 dari saat ini 436.
Mengenai pengalihan kendali operasional masa perang, Kementerian Pertahanan mengatakan penilaian kemampuan kendali operasional awal akan dilakukan pada bulan Agustus.