31 Oktober 2022
JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan jam kerja yang diatur secara bertahap untuk meringankan permasalahan lalu lintas yang kronis di kota tersebut.
Ketua KSPI sekaligus Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal khawatir pengaturan tersebut akan mengganggu ritme biologis pegawai dan menurunkan produktivitas mereka dalam bekerja.
“Selain itu, sebagian besar pekerja di Jakarta tinggal di kota-kota satelit. Artinya, mereka yang jam kerjanya paling pagi bisa jadi tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah, sedangkan mereka yang berangkat kerja terlambat bisa pulang terlalu larut malam,” kata Said dalam keterangannya, Rabu.
Said juga mencatat bahwa mengubah jam kerja kantor bisa sangat sulit bagi pekerja di perusahaan berorientasi ekspor, karena mereka diharapkan mengirimkan produk pada waktu tertentu. Hal ini, menurutnya, juga akan membuat interaksi antara perusahaan dan mitra mereka di luar negeri menjadi lebih sulit.
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku skeptis terhadap efektivitas skema jam kerja bertahap dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, dan menyatakan bahwa memindahkan jam kerja hanya dengan selisih beberapa jam akan berdampak kecil pada lalu lintas.
“Bahkan kebijakan ganjil genap di Jakarta yang bertujuan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya tertentu hingga 50 persen, gagal mengurangi kemacetan di ibu kota. Saya rasa perubahan jadwal kerja beberapa jam tidak akan berdampak signifikan terhadap lalu lintas pada jam sibuk,” kata Hariyadi kepada The Jakarta Post.
Skema ini, tambahnya, tidak mengatasi akar penyebab masalah lalu lintas yang terus terjadi di Jakarta – yaitu terlalu banyak kendaraan yang tidak bisa dilalui.
Daripada mengubah jam kerja, kata Hariyadi, akan lebih efisien jika pihak berwenang memperbaiki sistem transportasi umum sehingga lebih banyak pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi umum.
“Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan menambah lebih banyak armada pada bus kota dan kereta api untuk mencegah kelebihan beban dan kemacetan pada jam sibuk dan untuk membuat perjalanan menjadi lebih nyaman,” katanya.
Masalah lalu lintas
Polda Metro Jaya menyarankan pemerintah kota untuk mengubah jam kerja kantor sejak Juli untuk melengkapi kebijakan ganjil genap yang sudah diterapkan di 25 jalan raya utama di ibu kota.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Sr. Latif Usman mengatakan pada bulan Juli bahwa penyebab utama kemacetan parah di Jakarta pada jam-jam sibuk adalah para pekerja kantoran yang berangkat pada waktu yang sama.
“Jika beberapa pekerja memulai sesi pagi mereka setelah waktu sibuk perjalanan, mungkin pada pukul 10:00 atau 11:00, atau bahkan mengubah jadwal mereka menjadi siang atau malam hari, kami akan dapat mengurangi lalu lintas secara signifikan pada jam sibuk pagi dan sore hari. ,” kata Latief.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemerintah kota telah bertemu dengan para pakar kebijakan, asosiasi bisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas skema tersebut dan akan mengadakan diskusi terbuka minggu depan untuk mendapatkan komentar masyarakat mengenai rencana tersebut.
Lebih dari 20 juta kendaraan bermotor melintasi jalan-jalan di Jakarta dan jutaan lainnya melakukan perjalanan dari kota-kota satelitnya setiap hari.
Pada tahun 2017, Jakarta adalah kota terpadat keempat di dunia, menurut perusahaan teknologi lokasi asal Belanda, TomTom. Posisinya kini membaik, terutama karena perluasan dan integrasi angkutan umum serta penurunan volume lalu lintas selama pandemi COVID-19.
Laporan TomTom tahun 2021 menempatkan Jakarta sebagai kota paling padat ke-46 di dunia. Itu ke-37 pada tahun 2020 dan ke-10 pada tahun 2019.
Namun ketika mobilitas perlahan kembali ke tingkat sebelum pandemi sebagai respons terhadap rendahnya kasus COVID-19 dan pelonggaran pembatasan, kemacetan parah kembali terjadi di ibu kota.
Menurut data TomTom, waktu perjalanan rata-rata pada jam sibuk dalam tujuh hari terakhir di Jakarta adalah 71 persen lebih lama dibandingkan pada waktu normal dan tidak macet. Angka tersebut 18 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Solusi yang tidak efisien
Pakar transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, alih-alih memberlakukan jam kerja yang berbeda-beda, pemerintah kota seharusnya mewajibkan perusahaan untuk mengizinkan beberapa karyawannya bekerja dari jarak jauh.
“Menerapkan jam kerja yang diatur secara bertahap tidak akan seefektif menerapkan kebijakan bekerja dari rumah secara besar-besaran bagi setidaknya 25 persen karyawan, yang tidak hanya mengurangi lalu lintas tetapi juga membantu pekerja menghemat uang dari perjalanan (lebih jarang),” kata Djoko. . Pos.
Pemerintah Jakarta telah mengubah waktu mulai sekolah dari pukul 07.00 menjadi 06.30 dalam upaya untuk mengurangi lalu lintas pada jam sibuk pagi hari. Meskipun kebijakan ini masih berlaku, dampaknya kecil terhadap tingkat kemacetan.
Djoko mengatakan penerapan pencegahan yang lebih kuat terhadap penggunaan kendaraan pribadi melalui road pricing elektronik, serta perluasan sistem transportasi Jakarta ke kota-kota satelit akan membantu meringankan lalu lintas pada jam sibuk.
“Setidaknya 20 persen kendaraan yang masuk ke Jakarta setiap harinya berasal dari kota-kota satelit, sehingga perluasan dan integrasi angkutan umum di Jabodetabek sangat penting untuk mengurangi lalu lintas di ibu kota,” ujarnya.